Minyak Goreng kualitas ekspor. (Foto istmewa)
JAKARTA, Jurnas.com - Ketua Umum Keluarga Alumni Institut Pertanian (Kainstiper), Priyanto PS mendukung Presiden Jokowi untuk menyelamatkan masyarakat dunia dari kelaparan dan kekurangan gizi yang berasal dari minyak makanan.
Seperti diketahui, Pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor CPO beserta turunannya yang meliputi red palm oil (RPO), refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein, palm oil mill effluent (POME), dan used cooking oil (UCO).
Kondisi terkini, pasar global masih berada dalam keadaan aman. Pasalnya, banyak pengguna crude palm oil (CPO) global di negara-negara tujuan ekspor, yang sudah memperhitungkan adanya libur perdagangan di Idulfitri, sehingga keberadaan stok kebutuhan CPO masih terbilang aman.
Namun, keberadaan stok CPO pasar global akan mengalami shortage (kekurangan pasokan) berkepanjangan, apabila kran ekspor CPO dan produk turunannya tidak segera dibuka kembali oleh Presiden Jokowi.
"Konsumen pasar global, akan mengalami kejadian yang sama seperti di Indonesia, beberapa waktu lalu, dimana terlihat banyak antrian demi mendapatkan minyak goreng curah," jelas Priyanto.
Periode 16-28 Februari, Harga Referensi CPO Naik
Priyanto mengatakan, keberadaan CPO dan produk turunannya, yang sudah cukup menyuplai kebutuhan masyarakat Indonesia, harus kembali diperdagangkan secara luas kepada masyarakat dunia, termasuk memenuhi permintaan pasar ekspor.
Pasalnya, sebagai produsen terbesar CPO dunia, Indonesia memiliki kewajiban membantu masyarakat dunia mendapatkan kebutuhan minyak makanan, yang paling efektif dan efisien, untuk dikonsumsi yaitu minyak sawit Indonesia.
Periode Februari 2023, Harga Referensi CPO Turun
Ia mengatakan, keberadaan CPO dan produk turunannya sangat penting untuk memenuhi kebutuhan minyak makanan bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia dan harus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia.
Sebab itu, keberadaan minyak goreng di Indonesia, harus diatur lebih ketat dengan prioritas utama akan pemenuhan pasokan minyak goreng nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Pemerintah Indonesia harus memperbaiki tata kelola perdagangan minyak goreng nasional, di mana jejaring logistik pasar yang dibutuhkan masyarakat, harus diperbaiki dan dikelola menjadi lebih baik. Tujuannya, supaya pasokan minyak goreng bisa merata dan dapat mudah diakses masyarakat luas dengan harga terjangkau," kata Priyanto.
Priyanto menjelaskan, keberadaan CPO yang terlalu lama tersimpan dalam tangki penampungan CPO, akan menyebabkan kualitas CPO rusak dan tidak layak konsumsi. Apabila hal tersebut terjadi, maka pasokan minyak makanan pasar global akan mengalami kekurangan berkepanjangan.
Lantaran, pasokan minyak makanan hanya dapat terpenuhi dari keberadaan minyak sawit dipasar global. Dalam jangka panjang, kekurangan pasokan minyak sawit juga akan menimbulkan kelaparan dan kekurangan gizi berkepanjangan di dunia dan sangat sulit memperbaikinya di masa depan.
Merujuk data US Department of Agriculture (USDA), National Nutrient Database for Standard Reference (2016), minyak goreng sawit merupakan bagian dari kelompok minyak dan lemak nabati, yang memiliki komposisi kandungan gizi per 100 gram minyak kelapa sawit terdapat kandungan energi makanan (food energy), kandungan lemak tak jenuh ganda, lemak tak jenuh tunggal, vitamin E (tokoferol) dan vitamin K (filokuinon).
Berdasarkan data USDA lebih lanjut, minyak sawit juga sangat bermanfaat bagi kesehatan seperti mendukung kestabilan gula darah, meminimalkan gagal jantung kongestif, menurunkan kolesterol jahat (LDL) dan meningkatkan kolesterol baik (HDL) dalam darah dan melindungi sel darah merah. Membantu sistem Integumen pada kulit, rambut, kuku dan sebagainya. Bagi sistem reproduksi dan bayi, minyak sawit juga membantu meningkatkan kualitas sperma, meredakan nyeri haid dan menopang perkembangan janin, serta menunjang berbagai kesehatan manusia lainnya.
Kandungan gizi dan vitamin yang berada didalam minyak sawit, menurut Priyanto PS, menjadi bagian dari pilihan utama masyarakat dunia, dalam mengonsumsi minyak makanan berbahan baku CPO. Pasalnya, keberadaan CPO telah menjadi bagian dari kebutuhan hidup masyarakat dunia, sehingga kebutuhan konsumsinya selalu meningkat setiap tahunnya.
"Presiden Jokowi harus bergegas mengambil tindakan cepat menyelamatkan masyarakat dunia, dengan segera mencabut larangan sementara ekspor CPO dan produk turunannya. Dengan menyuplai kebutuhan pasar dunia, maka Indonesia turut berpartisipasi dalam menyelamatkan masyarakat dunia dari kelaparan dan kekurangan gizi berkepanjangan di masa depan," tandas Priyanto.
KEYWORD :Kainstiper Masyarakat Dunia Minyak Sawit Jokow Widodo Priyanto PS
