Kepala BKSAP DPR RI, Fadli Zon. (Foto: Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menyoroti langkah pemerintah melarang ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak goreng ke luar negeri.
Dia tegaskan, seharusnya setiap kebijakan yang diambil Pemerintah dipikirkan dari setiap aspeknya.
"Seharusnya setiap kebijakan dipikirkan matang-matang target dan dampaknya," tulisnya di akun Twitter pribadi @fadlizon, Jumat (6/5).
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKASP) DPR RI ini bahkan menilai kebijakan larangan ekspor CPO merupakan kebijakan populis. Dampaknya tidak hanya merugikan petani, tapi juga merugikan pengusaha dan negara.
"Petani rugi, pengusaha rugi, negara rugi," tandas mantan Wakil Ketua DPR ini.
Fadli pun meminta pemerintah segera membuka kembali keran ekspor CPO. Pasalnya, saat ini sudah ada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).
Sofyan Djalil Diangkat jadi Wakil Komut Intiland
"Segera saja buka lagi keran ekspor. Kan sudah ada DMO," ucap Fadli.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal menilai kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng (migor) dan minyak goreng disebut plin-plan, lantaran terus berubah sejak pertama kali ditetapkan.
Belum genap sehari setelah pengumuman larangan ekspor bahan baku migor dan minyak goreng, kini pemerintah sudah meralatnya. Awalnya pemerintah tidak melarang ekspor minyak sawit mentah atau CPO.
Melainkan yang dilarang adalah bahan baku minyak goreng atau Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein).
Namun, sekejap kebijakan berubah lagi. Pemerintah akhirnya melarang semua produk sawit, baik minyak kelapa sawit (CPO), dan turunannya termasuk RPO, RBD Palm Olein, POME, dan used-cooking oil.
KEYWORD :
Warta DPR Gerindra Fadli Zon ekspor CPO sawit petani minyak goreng
