Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Humas DPD For Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menuding Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, telah berbohong soal keberadaan big data tentang dukungan terhadap wacana penundaan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Yang disampaikan saudara Luhut Binsar itu adalah bohong ya, saya hanya sampaikan itu saja," kata dia dalam agenda Public Ekpose DPD RI di Kompleks Parlemens, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4).
Terlepas dari itu, LaNyalla tegaskan merebaknya isu-isu pemilu 2024 membuat rasa kecewa publik meningkat.
Melalui big data, menurutnya, dapat ditangkap kecenderunga kesukaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ekonomi menurun, serta muncul rasa pesimis bahwa Jokowi dan jajaran pemerintah dapat menyelesaikan masalah-masalah di tengah publik.
"Merujuk pada tren dan perkembangan serta dinamika dalam masyarakat melalui analisis big data, DPD secara objektif mengingatkan pemerintah agar fokus pada menyelesaikan masalah-persoalan ekonomi dan meninggalkan atau mengakhiri semua pernyataan terkait isu-isu yang ada di dalam konstitusional, seperti tertundanya pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, pendiri platform pemantauan dan analitik digital Evello, Dudy Rudianto, memaparkan soal klaim Big Data 110 juta milik Luhut.
Berdasarkan pantauan pihaknya dalam satu tahun ke belakang, menurutnya, memang ditemukan pembicaraan tentang pemilu, khususnya penundaan pemilu.
Namun, Dudy berkata, jumlah pembicaraan itu hanya sebanyak 693 ribu.
"Jadi dengan kata lain ditarik ke belakang satu tahun pun yang membicarakan pemilu atau penundaan pemilu paling besar seperti itu. Jadi jumlah 110 juta juga berlebihan ya, 1 juta juga enggak sampai," tuturnya.
Sebagai informasi, Luhut mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei.
Dia juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," klaim dia, dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
Namun, Luhut tak kunjung pernah membeberkan big data tersebut, meski sudah didesak sejumlah pihak.
Sementara itu, fakta berbeda disampaikan oleh empat lembaga survei. Salah satunya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa mayoritas responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menolak wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.
KEYWORD :
Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Big Data Luhut Binsar Panjaitan penundaan pemilu
