Tahanan KPK
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar tiga ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat soal aliran uang suap untuk pencalonan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas`ud sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Kalimantan Timur.
Tiga ketua DPC Demokrat itu yakni Ketua DPC Partai Demokrat Kutai Barat (Kubar) Paul Vius, Ketua DPC Partai Demokrat Paser Abdulah, dan Ketua DPC Partai Demokrat Mahakam Ulu Kelawing Bayau.
Mereka diperiksa terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur yang menjerat Abdul Gafur Mas`ud pada Kamis, 31 Maret 2022.
"Para saksi hadir dan dikonfirmasi di antaranya terkait pengetahuan saksi soal dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk dukungan pencalonan AGM (Abdul Gafur Mas`ud) pada musyawarah daerah dalam rangka pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (1/4).
Sekedar informasi, dalam surat dakwaan Direktur Utama PT Borneo Putra Mandiri, Ahmad Zuhdi alias Yudi terungkap Abdul Gafur melalui tangan kanannya, Asdarussalam meminta uang sebesar Rp 1 miliar kepada Yudi untuk mengikuti pemilihan ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur.
KPK saat ini baru menetapkan Abdul Gafur dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara.
Selain Abdul Gafur dan Nur Afifah, KPK juga menjerat Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman, dan pihak swasta Achmad Zuhdi alias Yudi.
KPK Partai Demokrat Suap Penajam Paser Utara Abdul Gafur
