Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pembangunan SDM Jaringan Masyarakat Profesional Santri (NU Circle) Ahmad Rizali mengkritisi kompetensi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, terkait polemik dalam penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Menurut Ahmad Rizal, selain ahistoris terhadap perjalanan pendidikan nasional, kebijakan yang dikeluarkan Mendikbudristek dianggap sudah tidak memiliki keadaban dan melawan pembukaan UUD 1945, menyusul dihapusnya pendidikan formal Madrasah dalam RUU Sisdiknas.
"Menempatkan Madrasah hanya di bagian penjelasan apalagi menghapus dari RUU Sisdiknas menunjukan ketiadaan adab dan ketiadaan penanaman sejarah Nadiem Makarim dan tim penyusunnya," tegas Nanang, panggilan akrab Ahmad Rizali.
Ketua Pokja Pendidikan di Tim Transisi Jokowi 2014 itu mengatakan, madrasah merupakan merupakan transformasi pendidikan rakyat jelata yang digerakkan oleh para tokoh pergerakan umat Islam, seperti Jamiat Kheir, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, awal abad ke-20. Mengabaikan pendidikan madrasah dinilai ahistoris terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
"Semestinya Presiden tidak hanya menegur Nadiem karena serapan belanja barang lokal yang kecil, Presiden sudah selayaknya memberhentikannya karena sering membuat kebijakan yang ahistoris dan melanggar UUD 1945, salah satunya yang terlihat kasat mata adalah pembuatan RUU Sisdiknas ini," tutur dia.
Sementara itu, Direktur Pendidikan Vox Point Indonesia, Indra Charismiadji menyebut ada krisis kompetensi dan minimnya wawasan nusantara di Kemdikbudristek.
"Kelalaian demi kelalaian terus menerus muncul dalam produk kebijakan yang dibuat. Membangun manusia ini tidak sama dengan membangun aplikasi, kalau salah langkah tidak bisa didelete tapi akan terjadi lost generation selama puluhan tahun," ujar Indra.
NU Circle Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim Ahmad Rizali
