Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh
Jakarta, Jurnas.com - Komisi III DPR RI mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menginventarisir kasus korupsi dalam lima tahun terakhir yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal itu dalam rangka pemulihan keuangan negara.
Hasil inventarisir kasus-kasus tersebut juga diminta untuk dilaporkan kepada Komisi III DPR, agar publik juga tahu berapa uang negara yang bisa diselamatkan.
"Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk menyiapkan data-data mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan penyelamatan keuangan negara yang sudah berkekuatan hukum tetap minimal dalam lima tahun terakhir untuk kemudian dilaporkan pada Komisi III DPR RI," kata Wakil Ketua Komisi III, Pangeran Khairul Saleh dalam rapat bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Rabu (23/3),
Khairul mengatakan, setidaknya ada Rp21,2 triliun keuangan negara yang bisa diselamatkan Kejagung selama lima tahun dari kasus-kasus yang ditangani dan berkekuatan hukum tetap.
"Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan penjelasan terkait inventarisasi penyelamatan keuangan negara sebesar Rp21,2 trilun berdasarkan penjelasan Jaksa Agung pada Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 17 Januari 2022 lalu," ungkapnya.
DPR Diminta Selektif Soal Kekayaan Calon Anggota BPK: Slamet Edy dan Dumoly Jadi Sorotan
Warta DPR Komisi III Pangeran Khairul Saleh Kejagung Korupsi
