Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dokter Hasto Wardoyo berbincang dengan warga di NTT, Selasa (22/3).
JAKARTA, Jurnas.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengunjungi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (24/3). Kunjungan ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk menangani persoalan stunting yang masih tinggi di wilayah tersebut.
"Bagi Presiden Jokowi, NTT selalu ada di hati dan BKKBN memastikan amanah dari Presiden untuk mengakselarasi penurunan stunting tetap dalam jalur yang tepat," jelas Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dalam keterangannya diterima Jurnas.com, Selasa (22/3).
Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki prevalensi stunting paling tinggi di NTT dan 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas, yakni 48,3 persen. Dengan kata lain, kurang lebih ada 48 balita stunting di antara 100 balita yang ada di wilayah tersebut.
"Bahkan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) hanya mentoleransi angka prevalensi stunting di kisaran 20 persen. Artinya prevalensi stunting di Timor Tengah Selatan melebihi dua kali standar dari WHO," kata Hasto.
Hasto berharap, prevalensi stunting 48,3 persen saat ini di Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat menurun menjadi 43,01 persen di akhir 2022 dan melandai di angka prevalensi 36,22 persen di 2023, sehingga di 2024 bisa menuju di angka 29,35 persen.
"Karena itu, Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak bisa berjuang sendiri, butuh kolaborasi dan konvergensi semua pemangku kepentingan termasuk pelibatan semua komponen masyarakat," kata Hasto, yang juga Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional.
Selain Timor Tengah Selatan, jika merujuk pada SSGI 2021, NTT masih memiliki 14 kabupaten lainnya berkategori merah atau prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.
Rencanakan Kehamilan Agar Bayi Tidak Lahir Cacat
Kabupaten tersebut antara lain Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka.
Sementara sisanya, tujuh kabupaten dan kota berstatus kuning atau prevalensi stuntingnya 20 hingga 30 persen, yakni Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang, dan Flores Timur.
Tidak ada satupun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berpravelensi stunting antara 10 hingga 20 persen. Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi rencananya akan meninjau secara langsung program-program yang dihelat BKKBN dalam percepatan penururunan stunting di Timor Tengah Selatan.
Di antaranya pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk deteksi dini potensi stunting, pemeriksaan ibu hamil, penimbangan dan pengukuran tinggi balita, kunjungan ke rumah warga, proses pembangunan program bedah rumah serta peresmian rumah pompa air.
Masalah pembenahan sanitasi dan kelayakan rumah sehat untuk warga menjadi salah satu program percepatan penurunan dari lintas kementerian dan lembaga yang dikoordinir BKKBN.
KEYWORD :Joko Widodo Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur Kepala BKKBN Hasto Wardoyo
