Sabtu, 20/04/2024 19:25 WIB

Anggota DPR: Solar Subsidi Mulai Langka, Pertamina Jangan Cuek

Meskipun harga BBM dunia sedang tinggi, menyusul meletusnya perang Rusia-Ukraina dan ditengarai subsidi solar yang diberikan Pemerintah tidak memadai, Pertamina harus tetap menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis solar ini secara konsisten. Ini adalah tugas yang bersifat mandatori dari negara untuk dijalankan Pertamina

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta Pertamina untuk segera ambil tindakan menyusul terjadinya kelangkaan BBM jenis solar di beberapa wilayah di Sulawesi.

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, bila kondisi ini dibiarkan dapat menyebabkan terganggunya distribusi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Meskipun harga BBM dunia sedang tinggi, menyusul meletusnya perang Rusia-Ukraina dan ditengarai subsidi solar yang diberikan Pemerintah tidak memadai, Pertamina harus tetap menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis solar ini secara konsisten. Ini adalah tugas yang bersifat mandatori dari negara untuk dijalankan Pertamina," kata Mulyanto dalam keterangan resminya, Jumat (18/3).

Dia menegaskan, Pertamina jangan akal-akalan seperti kasus Premium sebelumnya, di mana diduga sengaja menahan distribusi solar bersubsidi untuk menekan kerugian lebih banyak lagi. Akibatnya BBM jenis ini langka di pasaran. Padahal sekarang masih bulan Maret, dimana alokasi solar bulanan masih dapat digeser antar bulan.

Menurut Mulyanto Pemerintah sudah membagi 3 jenis BBM yang disediakan dan didistribusikan oleh Pertamina, yakni BBM bersubsidi, BBM dalam penugasan dan BBM umum.

Untuk BBM bersubsidi solar B-30, selama tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dua jenis subsidi. Pertama dari dana iuran kelapa sawit melalui BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sebesar Rp35,41 triliun. Kemudian melalui dana APBN sebesar Rp 500 per liter untuk sejumlah 15 juta kiloliter solar.

"Itu adalah dana yang cukup besar. Kalau memang dirasakan tidak mencukupi, maka Pertamina dapat mengajukan perbaikan skema subsidi tersebut kepada Pemerintah dan DPR, melalui mekanisme APBN-Perubahan tahun 2022 tidak dengan cara yang merugikan masyarakat, seperti menahan-nahan distribusi solar di lapangan," kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Sebagai informasi, dilaporkan terjadi kelangkaan solar di Pare-Pare, Makasar, Tana Toraja, dll. Tidak adanya solar membuat sejumlah truk mogok akibat kehabisan BBM.  Truk yang mogok di tengah jalan ini mulai terjadi setelah BBM jenis solar langka di SPBU, yang memaksa mereka membeli solar eceran.

Kondisi ini sudah mulai dirasakan sejak satu bulan terakhir. Antrian truk yang ingin mengisi BBM pun terus terjadi di sejumlah SPBU di beberapa kota. Pertamina beralasan kelangkaan ini akibat permintaan solar sedang tinggi.

 

KEYWORD :

Warta DPR Komisi VII PKS Mulyanto Solar subsidi Pertamina Sulawesi




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :