Ilustrasi Pemilu
Jakarta, Jurnas.com - Berkembangnya wacana penundaan Pemilu menjelang Pemilu 2024, menjadi alarm bagi masyarakat bahwa amanat reformasi 1998 terancam dikhianati oleh permufakatan jahat sekelompok elite yang ingin menghancurkan reputasi Presiden Joko Widodo.
Demikian disampaikan, pengamat politik dari Undip, Wijayanto, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (2/3). Menurutnya, sejak 2019 wacana perpanjangan masa jabatan Presiden sudah bergulir. Dimana, wacana penundaan pemilu mencerminkan hawa nafsu inkonstitusional yang tidak padam ini menjadi alarm tanda bahaya.
“Kalau pemilu sampai ditunda atau masa pemerintahan diperpanjang, walaupun dicarikan pembenaran melalui amandemen konstitusi, Indonesia tidak bisa lagi disebut sebagai negara demokrasi. Masyarakat hendaknya tidak lagi memilih parpol-parpol yang mengkhianati semangat reformasi pada Pemilu 2024 nanti,” kata Wijayanto.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan tegas menolak wacana penundaan pemilu.
“Kalau alasannya aspirasi rakyat, rakyat yang mana? Jangan main-main dengan suara rakyat. Kok ringan-ringan saja menabrak konstitusi? Kita berkeliling ke 34 provinsi dan ratusan kabupaten kota, yang ada masyarakat justru mengeluh atas kondisi hari ini yang tidak kunjung membaik. Prioritas pun tidak ada," tegas AHY.
Menanggapi hal ini, Wasekjen DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina menegaskan, Partai Demokrat akan terus menyuarakan kebenaran.
“Di sana-sini sedang banyak masalah. Kita tahu memang tidak mudah. Tetapi hak konstitusi rakyat jangan dipotong. Kami terus berikhtiar untuk selalu tunduk pada konstitusi,” katanya.
“Jika presiden diganggu terus dengan ide-ide gila ini, kasihan beliau. Presiden harus segera bersuara dan menghentikan wacana tunda Pemilu ini. Karena saya meyakini, ini bukan kehendak beliau, ini hanya orang yang mau cari muka saja pada beliau. Kalau Presiden diam, nanti orang pikir anggap benar. Sekali lagi kasihan nama Presiden dirusak oleh orang-orang bermental Orde Baru,” terangnya.
Wacana penundaan pemilu ini mula-mula digaungkan bulan Januari 2022 oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Wacana ini surut setelah ditolak oleh berbagai pihak. Namun isu ini kembali memanas setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menggaungkan isu ini lagi pada Februari 2022 dengan alasan pandemi.
Lalu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan turut serta menyuarakan penundaan Pemilu dengan alasan perang Rusia-Ukraina. Sementara, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima aspirasi dari sejumlah petani yang menginginkan penundaan pemilu.
KEYWORD :Pemilu 2024 Penundaan Pemilu Pilpres 2024 Presiden Jokowi
