Ilustrasi penjara (Foto : Jurnas/doknet)
Hanoi, Jurnas.com - Pengamat Hak Asasi Manusia (Human Rights Watch) menuding pihak berwenang Vietnam melecehkan dan mengurung lebih dari 170 aktivis, dalam dua dekade terakhir.
Dikutip dari BBC pada Kamis (17/2), para aktivis tersebut banyak yang dilarang meninggalkan rumah mereka sendiri oleh polisi, dan beberapa di antaranya dikunci di rumah.
Dalam laporan setebal 65 halaman yang dirilis pada Kamis ini, Human Rights Watch mengatakan pihaknya menyelidiki banyak kasus pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas Vietnam dari tahun 2004 hingga 2021.
HRW mengungkapkan pemerintah Vietnam mencegah para aktivis melakukan perjalanan domestik dan internasional, termasuk dengan menghentikan mereka di bandara dan gerbang perbatasan, dan menolak paspor atau dokumen perjalanan lainnya.
Pembatasan juga meluas ke pergerakan di dalam perbatasan Vietnam, pasca muncul laporan para aktivis yang merasa terintimidasi oleh agen keamanan berpakaian preman di luar rumah mereka, atau preman lingkungan yang dimobilisasi oleh negara. Para aktivis juga terjebak di dalam rumah mereka karena pintu digembok dari luar.
Salah satu contohnya, sejak 2016 aktivis hak tanah dan advokat untuk tahanan politik Huynh Cong Thuan dikurung di rumahnya sendiri agar tidak pergi keluar.
Dalam insiden terpisah pada Januari 2021, pihak berwenang menempatkan juru kampanye hak, Nguyen Thuy Hanh, dalam tahanan rumah selama 10 hari selama Kongres Partai Komunis Vietnam.
"Pihak berwenang memindahkan banyak tentara ke Hanoi untuk menjaga Kongres Partai, namun itu tidak membuat mereka tenang," tulisnya di Facebook.
"Mereka dengan berani merampok kami, warga negara yang tidak melanggar hukum apa pun, hak kami untuk kebebasan bergerak, dan polisi mengunci kami di dalam rumah kami selama seluruh kongres," imbuhnya.
KEYWORD :Hak Asasi Manusia Vietnam Aktivis Politik
