Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.
Jakarta, Jurnas.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sempat menghubungi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk meminta agar pengukuran lahan di Desa Wadas, Purworejo dalam rangka proyek Bendungan Bener ditunda.
Komnas HAM diketahui memperoleh informasi terkait pengukuran lahan yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi tambang batu andesit itu sehari sebelum dirinya menghubungi Ganjar Pranowo.
“Paginya tanggal 8 (Februari 2022) pagi, saya kemudian kontak Pak Gubernur (Ganjar Pranowo) meminta penundaan pengukuran,” kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Iluni UI, Minggu (13/2).
Beka bahkan menambahkan Komnas HAM juga sempat mencoba menghubungi sejumlah pejabat Pemprov Jawa Tengah sampai Kepolisian setempat untuk menunda pengukuran.
Meski demikian, Beka menjelaskan pengukuran lahan tersebut tetap terjadi sampai akhirnya menimbulkan aksi kekerasan dan penangkapan terhadap sejumlah warga.
Lalu pada malamnya, Beka sempat kembali menghubungi Ganjar untuk meminta supaya para warga Desa Wadas yang diamankan Kepolisian untuk dilepaskan. Dia bahkan meminta agar para warga dilepas pada malam itu juga.
“Akhirnya besok pelepasan kawan-kawan. Itu respons pada saat tanggal 8 dan 9 (Februari),” tutur Beka.
Dalam kesempatan yang sama, Beka juga mengungkapkan sejumlah temuan awal Komnas HAM terkait kisruh yang terjadi di Desa Wadas beberapa waktu lalu. Dia membenarkan telah terjadi kekerasan terhadap para warga pada peristiwa tanggal 8 Februari 2022 di Desa Wadas.
Selain itu, dia juga mengungkapkan saat ini masih ada sejumlah warga di Desa Wadas yang enggan kembali ke kediamannya masing-masing.
Hal itu disebabkan karena mereka saat ini masih merasa ketakutan akibat kejadian yang menimpa mereka beberapa waktu lalu. Dia juga menemukan adanya trauma yang didapatkan oleh para warga, terkhusus kalangan perempuan dan anak.
Komnas HAM juga menemukan adanya kerenggangan dalam relasi sosial antara warga yang pro dengan yang kontra terhadap pengukuran lahan di wilayah mereka. Atas dasar itu, dia menekankan pentingnya bagi semua pihak-pihak berkepentingan dalam masalah tersebut untuk bersama-sama mencari solusi terbaik bagi warga Desa Wadas.
“Ini saya kira penting untuk ditekankan supaya kita cari solusi bersama,” tutur Beka.
KEYWORD :Komnas HAM Insiden Desa Wadas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
