Ketua Komisi V DPR, Lasarus
Jakarta, Jurnas.com - Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan, Ditjen Perkeretaapian dan BPTJ Kemenhub meningkatkan SDM pengawas dan membuat skema pengawasan berbasis teknologi terhadap kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL).
Selanjutnya, Komisi V mendorong Ditjen Perhubungan, Ditjen Perkeretaapian dan BPTJ Kemenhub meningkatkan koordinasi internal dengan setiap unit organisasi eselon I sehingga lebih berperan dalam penetapan kebijakan strategis untuk meningkatkan keamanan, keselamatan dan kualitas layanan transportasi.
Pemaparan tersebut disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian dan Kepala BPTJ Kemenhub dalam agenda pembahasan terkait evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 yang digelar secara fisik dan virtual, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2).
“Selain itu, Komisi V mengapresiasi capaian realisasi keuangan Ditjen Perhubungan Darat sebesar 98,88 persen dan realisasi fisik 99,78 persen lalu realisasi keuangan Ditjen Perkeretaapian sebesar 96,74 persen dan realisasi fisik 96,86 persen serta realisasi keuangan BPJT sebesar 99,10 persen dan realisasi fisik mencapai 99,5 persen. Terhadap program 2021 yang tidak terealisasi, Komisi V meminta Ditjen Perhubungan, Ditjen Perkeretaapian dan BPTJ agar kendala teknis dapat diselesaikan sehingga tidak terulang lagi,” ujar Lasarus.
Lebih lanjut, politisi PDI-Perjuangan ini menyatakan Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan, Ditjen Perkeretaapian dan BPTJ Kemenhub untuk melaporkan secara lebih detail terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) kepada Komisi V.
"Terakhir, Komisi V DPR RI akan mengagendakan rapat untuk membahas lebih khusus terkait proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung,” pungkas Lasarus.
Komisi V DPR Lasarus Kemenhub SDM Pengawas
