Bendera Korea Utara (Foto: AFP)
New York, Jurnas.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) meminta Korea Utara menghentikan program nuklir dan rudal balistiknya dan memprioritaskan kebutuhan rakyatnya sendiri. Hal itu disampaikan Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Linda Thomas-Greenfield pada Senin, (7/2).
"Kami menyerukan DPRK menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyatnya sendiri dengan menghormati hak asasi manusia, menggunduli program WMD (senjata pemusnah massal) dan misil balistik yang melanggar hukum, dan memprioritaskan kebutuhan rakyatnya sendiri," katanya, dikutip dari Reuters.
Korea Utara telah berada di bawah sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya. Menurut laporan PBB, situasi kemanusiaan Korea Utara terus memburuk terutama karena blokade COVID-19.
Pada November, Rusia dan China menghidupkan kembali dorongan 2019 meringankan sanksi PBB terhadap Korea Utara sebagai upaya memperbaiki situasi kemanusiaan. Langkah itu mendapat sedikit dukungan di antara anggota dewan, sehingga China dan Rusia belum memberikan suara.
"Jika dewan memikirkan warga Korea biasa dan bukan hanya geopolitik, maka proposal ini memerlukan dukungan," kata Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry, Polyanskiy kepada dewan.
"Kami sangat yakin bahwa aparat sanksi Dewan Keamanan membutuhkan dosis humanisasi yang kuat," sambungnya.
Rusia dan China juga menggunakan pertemuan dewan pada awal pekan ini untuk mengecam sanksi sepihak, tanpa menyebutkan nama.
Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun mengatakan tentang negara-negara seperti itu: "Mereka telah melemparkannya ke kiri, kanan, dan tengah dalam hiruk-pikuk, sedemikian rupa sehingga mereka tampaknya kecanduan."
Thomas-Greenfield mengatakan prihatin dengan upaya untuk mengkritik dan mendelegitimasi sanksi sepihak sebagai melanggar hukum dan bahwa Amerika Serikat dengan tegas menolak posisi itu.
KEYWORD :Amerika Serikat Korea Utara Kim Jong Un rudal balistik Rusia China
