Sebuah gambar kombinasi menunjukkan apa yang tampak sebagai uji coba rudal balistik jarak menengah dan jarak jauh Hwasong-12, yang menurut media pemerintah KCNA dilakukan pada hari Minggu, bersama dengan gambar yang dilaporkan diambil dari luar angkasa dengan kamera di hulu ledak rudal tersebut. missle, dalam gambar ini dirilis pada 31 Januari 2022. (Foto: KCNA via Reuters)
Washington, Jurnas.com - Amerika Serikat (AS) meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mengadakan pertemuan darurat pada Kamis untuk membahas uji coba peluncuran rudal balistik jarak menengah Korea Utara.
Korea Utara mengkonfirmasi telah menembakkan "rudal balistik jarak menengah" Hwasong-12 pada Minggu (30/1). Hal itu memicu kekhawatiran bahwa negara bersenjata nuklir itu dapat melanjutkan pengujian jarak jauh.
Peluncuran itu merupakan uji coba rudal ketujuh yang dilakukan oleh Korea Utara pada Januari dan pertama kali negara itu menembakkan rudal sebesar itu sejak 2017.
Dikutip dari Aljazeera, pertemuan DK PBB diperkirakan akan diadakan secara tertutup pada hari Kamis, dan terserah kepada Rusia, presiden dewan untuk bulan Februari, untuk mengkonfirmasi waktunya.
Washington mendorong sanksi yang lebih keras terhadap Pyongyang atas peluncuran rudal baru-baru ini. Pada pertengahan Januari, pemerintahan Joe Biden memberlakukan sanksi sepihak terhadap lima warga Korea Utara, satu warga Rusia, dan satu perusahaan Rusia atas tes tersebut.
AS juga telah mengusulkan untuk memberlakukan larangan perjalanan PBB dan pembekuan aset pada lima orang itu, tetapi China dan Rusia memblokir upaya itu di Dewan Keamanan pada 20 Januari, kata para diplomat saat itu.
Jepang dan Korea Selatan sama-sama mendeteksi peluncuran rudal balistik jarak menengah (IRBM) yang dicurigai pada Minggu pagi, dengan mengatakan itu adalah ancaman bagi keamanan regional.
Pada Selasa (1/2), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengutuk peluncuran akhir pekan dan mendesak Korea Utara "untuk berhenti mengambil tindakan kontraproduktif lebih lanjut", kata seorang juru bicara PBB.
"Ini melanggar moratorium yang diumumkan DPRK pada 2018 atas peluncuran semacam ini, dan jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan," kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq, menggunakan nama resmi untuk Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).
"Sangat memprihatinkan bahwa DPRK sekali lagi mengabaikan pertimbangan apa pun untuk penerbangan internasional atau keselamatan maritim,” tambah Haq dalam sebuah pernyataan.
Sejak tahun 2006, Korea Utara telah dikenai sanksi PBB, yang telah diperkuat oleh Dewan Keamanan selama bertahun-tahun dalam upaya untuk menargetkan pendanaan untuk program nuklir dan rudal balistik Pyongyang.
Pemerintahan Biden telah mendesak Korea Utara untuk kembali ke pembicaraan denuklirisasi, yang telah terhenti sejak 2019, ketika pertemuan puncak antara pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump gagal karena tuntutan Pyongyang untuk keringanan sanksi.
Dalam uji coba hari Minggu, Korea Utara mengatakan pihaknya menembakkan rudal pada lintasan yang lebih tinggi dengan pertimbangan keselamatan negara-negara tetangga.
"Tes tersebut mengkonfirmasi keakuratan, keamanan, dan efektivitas operasional dari sistem senjata tipe Hwasong-12 yang diproduksi”, kata kantor berita negara Korea Utara KCNA, Senin (31/1).
KEYWORD :DK PBB Amerika Serikat Korea Utara Rudal Balistik
