Wakil Ketua Komisi VI DPR, Demer
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Demer mengeluh mengenai proses pinjaman kredit bagi para pelaku usaha yang syaratnya sulit dipenuhi oleh sebagian besar mereka yang sedang terdampak pandemi.
Keluhan itu disampaikan langsung saat Rapat Kerja dengan Menteri Investasi dan Bahlil Lahadalia, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/1).
"Ketika saya di lapangan, banyak pengaduan datang Pak, Ada syarat pengajuan kredit terutama di Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk UMKM. Ya, menurut mereka ini memberatkan pinjam maksimum Rp10 milyar tapi nantinya harus dengan hasil omset mencapai 50 milyar. Padahal mungkin yang mereka butuhkan hanya Rp1 milyar saja untuk kebutuhan mempertahankan usaha mereka tolong perhatikan ini Pak," ujar Demer.
Demer menjelaskan, bantuan dana tersebut benar-benar dibutuhkan para pelaku usaha untuk menstabilkan bisnis di tengah pandemi.
"Bantuan dana usaha ini biasanya mereka gunakan untuk bisa mempertahankan pegawai atau karyawan inti lalu kemudia untuk merawat properti usaha seperti usaha kolam renang yang mana kolamnya harus dijaga, tamannya harus dijaga," ujar Demer di depan Menteri Investasi
Demer juga mengkritisi syarat pengajuan credit yang mana harus menyertakan cash flow.
"Situasi masih pandemi, gimana ceritanya ada cash flow, walaupun para pelaku bisnis utamanya di Bali tetap optimis menjalankan bisnis mereka," tutup Demer.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Investasi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan optimis target tersebut bisa tercapai.
"Itu bukan pekerjaan mudah ke depan, tapi saya yakin dengan pengalaman dua tahun (pandemi) di 2020 dan 2021, dengan satu perubahan pola regulasi lewat Undang-Undang Cipta Kerja, dan tingkat kebutuhan global terhadap sumber daya alam Indonesia," paparnya.
KEYWORD : Komisi VI DPR Demer Proses Pinjaman Kredit Pelaku UMKM
