Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan mengingatkan Pemerintah mengenai upaya mensinergikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di berbagai sektor. Holdingisasi BUMN dikhawatirkan malah membuat perusahaan-perusahaan plat merah terbelenggu.
Terlebih, menurut Anggota Komisi V DPR Herman Khaeron, holdingisasi BUMN itu semakin digenjot Pemerintah di tahun ketiga Pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin.
"Upaya untuk menyehatkan BUMN itu sekarang terbelenggu dengan holdingisasi. Sekarang sudah masuk tahun ketiga, secara politis kita punya lima tahun untuk melakukan kerja-kerja politik untuk menyehatkan BUMN. Kalau sudah masuk tahun politik, bagaimana nanti?" tegasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (26/1).
Holdingisasi BUMN sendiri diharapkan membuat BUMN solid dalam pengelolaan perusahaan. Terbentuknya sinergi antar anak perusahaan melalui koordinasi, pengendalian, serta pengelolaan yang dilakukan oleh induk perusahaan dapat memperkuat keuangan, aset, dan prospek bisnis.
Pembentukan holding BUMN juga ditujukan untuk memperkuat daya saing perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia. Holdingisasi dilakukan terhadap BUMN Sektor Pupuk, BUMN Sektor Perkebunan, BUMN Sektor Kehutanan, BUMN Sektor Tambang, BUMN Sektor Energi dan BUMN Sektor Farmasi.
Selanjutnya Holding BUMN Sektor Pariwisata dan Pendukung, BUMN Sektor Pangan, BUMN Sektor Ultra Mikro, BUMN Sektor Perhotelan dan BUMN Sektor Asuransi dan Penjaminan.
Menurut Herman Khaeron, di saat pemerintah memasuki tahun ketiga, maka menjadi kurang efektif jika berbicara mengenai holdingisasi BUMN. Ia menuturkan bagaimana saat ini Pemerintah sedang memberikan perhatian pada konsolidasi terkait sinergi BUMN.
"Apakah konsolidasi ini akan memberikan efektifitas di dalam perolehan laba dan akhirnya memberikan dividen ke negara? Ini yang juga harus dihitung secara angka, bagaimana kalau disatukan, jangan-jangan bebannya semakin berat," kata Politikus Partai Demokrat ini.
"Apakah (holdingisasi; red) akan memberikan laba yang lebih baik? Itu yang tentu harus dihitung ulang karena setelah digabungkan berarti kan tidak mengurangi beban operasional, capex-nya tidak berkurang. Capex mungkin meningkat, kalau seperti ini situasinya," sambung Herman Khaeron.
Capex adalah capital expenditure. Capex adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membeli, memperbaiki, atau merawat aset jangka panjang demi keberlangsungan sebuah bisnis.
Herman lantas menambahkan bahwa hambatan holdingisasi BUMN pasti lebih besar. Sebab ada pendelegasian kepada anak perusahaan holding, sementara holding sendiri harus memiliki perolehan laba. Apabila perolehannya bergantung pada anak perusahaan holding, maka secara otomatis harus ada peningkatan kinerja pada anak perusahaan dimaksud.
"Nah kalau anak perusahaan tidak mampu meningkatkan kinerja, sedangkan ada beban di holding, ya opex-nya akan meningkat dong," jelasnya mengenai operating expenses atau opex yang merupakan biaya yang difungsikan untuk operasional sehari-hari perusahaan.
Komisi VI DPR RI sendiri sebagaimana dikemukakan Herman Khaeron akan terus melakukan pengawasan, kontrol dan memberikan saran serta masukan, berikut persetujuan terkait holdingisasi BUMN yang memang menjadi domain pemerintah.
Komisi VI DPR RI juga berharap apabila ada perusahaan plat merah yang memang tidak menguntungkan untuk ditutup. Kecuali perusahaan tersebut memang mempunyai proses yang bagus. Dan, situasi itu saat ini sangat memungkinkan karena tengah dihantam badai pandemi Covid-19.
KEYWORD :Warta DPR Komisi VI Demokrat Herman Khaeron Holdingisasi BUMN
