Kiri ke kanan: Wakil Rektor IV UT Rahmat Budiman, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, Wakil Rektor I UT Mohamad Yunus (Foto: Muti/Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Kota Madiun menjajaki kerja sama dengan Universitas Terbuka (UT), dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi pegawai DPRD Kota Madiun, Jawa Timur.
Wakil Ketua DPRD Madiun, Armaya mengatakan bahwa saat ini dari 1.104 pegawai honorer di DPRD Kota Madiun, sebagian besar di antaranya belum menyandang gelar sarjana.
"Sementara untuk pegawai ASN, sebanyak lima persen di antaranya belum sarjana. 95 persen sudah sarjana," jelas Armaya dalam kunjungan studi banding DPRD Kota Madiun ke kantor UT Pusat pada Selasa (11/1) siang.
Armaya mengatakan bahwa pihaknya tertarik menjajaki kerja sama dengan Universitas Terbuka, karena perguruan tinggi negeri yang dipimpin oleh Ojat Darojat itu mengusung pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Selain itu, dengan mendorong pegawai honorer dan aparatur sipil negara (ASN) untuk bergelar sarjana, dapat meningkatkan kompetensi mereka.
Bedah Buku "PPHN Tanpa Amendemen" di Kampus UT, Bamsoet Paparkan Alasan Negara Butuh Peta Jalan Model GBHN
Apalagi, saat ini pemerintah pusat sedang menggencarkan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang mensyaratkan lulusan sarjana.
Wakil Rektor I Universitas Terbuka, Mohamad Yunus sistem PJJ di Universitas Terbuka menjadi peluang bagi siapapun untuk mengakses pendidikan tinggi di manapun dan kapanpun.
Tercatat, hingga hari ini Universitas Terbuka telah memiliki 350.000 mahasiswa, yang tersebar di seluruh Indonesia dan berbagai benua di luar negeri.
"PJJ itu tidak selalu online (daring). Itu hanya salah satu cara, karena tidak semua daerah kita terakses internet," terang Yunus dalam sambutannya.
"Keberadaan teknologi mampu memberikan layanan kepada mahasiswa di Indonesia," lanjut dia.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerja Sama Universitas Terbuka, Rahmat Budiman menyebut biaya pendidikan di UT sangat terjangkau, dan dapat diakses oleh masyarakat.
"Dengan dana Rp8.000.000 hingga Rp9.000.000 dapat mencetak satu sarjana. Biaya itu sudah mencakup mulai dari awal kuliah hingga selesai," papar Rahmat.
KEYWORD :Pemda Madiun Universitas Terbuka Armaya Mohamad Yunus Kerja Sama Pendidikan
