Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto. (Foto: Dok Istimewa).
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut salah satu sektor yang rawan dikorupsi dalam penanggulangan bencana yakni pengadaan barang dan jasa.
Mengingat KPK telah menangani banyak perkara terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan saat penanganan bencana.
Firli menyatakan tindak pidana korupsi menjadi salah satu persoalan yang mesti dihadapi di samping bencana alam dan non-alam, bahaya narkotika, terorisme, serta radikalisme.
“KPK dan BNPB punya tugas berbeda untuk menanggulangi masalah bangsa itu, namun membutuhkan koordinasi satu sama lain agar bisa memenuhi tugas tersebut dan yang terpenting bisa melaksanakan tujuan negara demi keamanan dan kesejahteraan rakyat,” kata Firli dalam audiensi bersama jajaran BNPB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/1).
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, BNPB harus bisa mengantisipasi agar korupsi pengadaan barang dan jasa dalam kondisi bencana tidak terjadi lagi.
“BNPB sudah pasti bisa menanggulangi bencana karena masyarakat perlu pertolongan cepat dan segera. Namun, yang sangat krusial adalah memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang benar,” tegas Alex.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengaku sepemahaman dengan sorotan KPK terkait pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan bencana.
Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada KPK untuk memberikan pelatihan terkait pencegahan korupsi pada sektor tersebut.
“Jangan sampai karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman kami, apa yang kami niatkan baik ternyata itu salah dan termasuk dalam tindak pindana korupsi,” ucapnya.
Dalam audiensi tersebut, KPK dan BNPB turut bersepakat untuk melakukan kerja sama pencegahan korupsi lewat berbagai kegiatan.
Beberapa di antaranya peningkatan kesadaran pegawai BNPB melalui pendidikan dan pelatihan Ahli Pembangun Integritas (API), serta pemahaman dan penguasaan terkait proses pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat.
KEYWORD :KPK BNPB Penanganan Bencana Korupsi pengadaan barang dan jasa
