Stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum (SPKLU) (Gambar Istimewa)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah melalui PT PLN (Persero) dan Badan Usaha lain berupaya membangun sebanyak mungkin stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum (SPKLU) yang merupakan perangkat wajib untuk mendukung akselerasi kendaraan listrik roda empat (R4) yang ditargetkan mencapai 2,19 juta unit pada Tahun 2030.
Untuk mempercepat pengadaan SPKLU tersebut, PLN mengajak pihak swasta untuk bersama berkolaborasi membangun SPKLU dengan skema partnership bagi hasil.
Hal itu dikatakan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari sesaat sebelum meresmikan pengoperasian SPKLU di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Selasa (4/1).
"Melalui Grand Strategi Energi Nasional (GSEN), Pemerintah menargetkan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum (SPKLU) sebanyak 572 unit dengan asumsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) R4 sebanyak 125 ribu unit pada Tahun 2021, dan 31.859 unit SPKLU pada Tahun 2030 dengan asumsi KBLBB R4 sebanyak 2,19 juta unit pada Tahun 2030," ujar Ida.
Pemerintah lanjut Ida, bersama dengan PLN dan badan usaha Lainnya telah berupaya mencukupi kebutuhan infrastruktur pengisian KBLBB. Sebagai informasi, pada akhir tahun 2021 telah tersedia sebanyak 219 unit EV charging station di seluruh Indonesia, dengan jumlah KBLBB R4 tercatat sebanyak 1.760 unit.
Dengan demikian terdapat rasio sekitar 1:8 antara SPKLU dengan KBLBB R4 yang sudah lebih tinggi dari rasio minimal yang direkomendasikan yaitu 1:10.
"Tahun 2022 ini, Pemerintah menargetkan jumlah SPKLU/EV Charging Station kumulatif sebanyak 695 unit untuk menjamin ketersediaan SPKLU bagi KBLBB R4 di masa mendatang. Kami harapkan PT PLN (Persero) dapat mengimplementasikan dan membangun kembali SPKLU, baik dibangun sendiri maupun kolaborasi dengan badan usaha swasta," ungkap Ida.
PLN SPKLU Kendaraan Listrik Bagi Hasil
