Ketua KPK Agus Rahardjo (Istimewa)
Jakarta - Kasus suap yang menjerat dinasti politik di Cimahi, Jawa Barat menambah panjang deretan kasus yang melibatkan dinasti politik. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat lebih cerdas dalam memilih pemimpin dalam pilkada, agar tidak terjadi politik dinasti yang berpotensi korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan.
"Harapan kita (KPK), kalau ada kepala daerah yang sering disebut dinasti seperti ini betul-betul dipertimbangkan. (Memang tidak masalah) kalau yang bersangkutan penerusnya kompeten integritas tinggi. Tapi pengalaman kita ternyata generasi penerus dari dinasti politik seperti ini," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/12) malam.
KPK memang baru saja membongkar suap melibatkan dinasti politik di Kabupaten Cimahi, Jawa Barat dengan menetapkan Wali Kota Cimahi, Atty Suharti Tochija dan suaminya Mohammad Itoc Tochija sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima sesuatu berupa uang dari pengusahan terkait ijon proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap II tahun 2017 senilai Rp57 miliar. Adapun nilai komitmen suap kepada Itoc dan istri yang diterima dari dua pengusaha, Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi mencapai Rp6 miliar.
KPK Respons Tudingan OTT Hanya Pengalihan Isu
Itoc merupakan Wali kota Cimahi 2002-2012 dan menjabat sebagai Ketua DPC Partai Golkar Cimahi. Sementara istrinya Atty merupakan Wali Kota Cimahi 2012-2017. Putri mantan Bupati Bandung itu tengah mencalonkan kembali menjadi Wali Kota Cimahi untuk periode kedua.
KPK sebelumnya juga menangani sejumlah korupsi yang berkaitan dengan dinasti politik. Salah satunya dinasti politik Banten yang dikuasai oleh keluarga Ratu Atut Chosiyah. Di mana sebagaian besar elit Politik Banten tersebut berasal dari Partai Golkar. Kemudian dinasti politik di Bangkalan, Madura yang dikuasai Fuad Amin.
Pasien KPK lainnya yakni mantan Gubernur Riau Annas Maamun yang disebut membangun dinasti politik. Dalam berbagai kasus ini,
Partai Golkar diduga paling kuat memelihara sistem Dinasti Politik. Hal itu mengingat partai beringin telah puluhan tahun menancapkan "tajinya" dalam kancah perpolitikan di Tanah Air.
"Yang pernah ditangnai KPK bukan hanya Banten, tapi ada beberapa lagi yang pernah ditangani. Salah satunya adalah Bangkalan. Pada kasus Bangkalan sebetulnya betul-betul bapaknya yang mendedalikan tender-tender, bahkan kemudian bapaknya yang menjadi tersangka, meski waktu itu bapkanya penyelenggaara negara, DPRD Bangkalan," tandas Agus.
Operasi Tangkap Tangan Politik Dinasti
