Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar, Dewi Aryani. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan mempertanyakan kinerja Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Sosial RI soal angka Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara heran, angka kemiskinan terus mengalami kenaikan, tetapi data PBI terus mengalami penurunan.
"Ini seperti ada yang salah, ini aneh," tegas Dewi Asmara dalam dalam Rapat Kerja di Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11).
Rapat dihadiri Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri RI , Menteri Kesehatan RI dan Menteri Sosial RI.
Rapat juga dibarengi Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Direktur Utama BPJS Kesehatan yang membahas permasalahan data dalam rangka sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data peserta PBI.
Dewi Asmara menilai, permasalahan data PBI ini seperti permasalahan data-data lain di Indonesia yang mayoritas tidak pernah beres. Soal data PBI ini, ia menyebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021. Dimana disampaikan per akhir Maret 2021 jumlah angka kemiskinan di Indonesia mencapai 27,5 juta atau naik sebesar 1,12 juta orang dari jumlah angka kemiskinan per Maret 2020.
Sementara untuk data Peneriman Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan setiap bulannya pada tahun ini terus mengalami penurunan. Bahkan, lanjut Dewi Asmara, Pemerintah tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan sendiri yaitu sebesar 96,8 juta. Padahal, anggarannya telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Kesehatan.
Politisi Golkar itu menyinggung bagaimana salah satu penurunan angka PBI dalam satu semester sebanyak 255.300 orang. Padahal jumlah penerima berikut anggaran PBI sudah ditetapkan pemerintah. Akibatnya, anggaran yang ada pada akhirnya karena tidak terserap dalam PBI dilakukan refocusing untuk kegiatan lainnya di Kemenkes.
"Di refocusing sebesar Rp 2 triliun, jumlah yang tidak kecil," kata Dewi Asmara.
Anggota Daerah Pemilihan Jawa Barat IV itu menambahkan, jaminan kesehatan masyarakat miskin merupakan amanat dari Pasal 28 UUD 1945. Namun dalam realisasinya, Pemerintah melalui kementerian terkait `tergopoh-gopoh` dalam mewujudkan amanat Undang-Undang tersebut.
"Ketika pemerintah mengadakan anggaran sebesar itu, kita tahu ada utang, tetapi kalau ternyata ini tidak dipakai sampai direfocusing. Meski bisa digunakan untuk yang lain, berarti ini kan ada yang salah, sampai direfocusing sebesar Rp 2 triliun. Padahal data BPS orang miskin bertambah. Ini aneh, orang miskin bertambah tapi data (PBI) dikurangi," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan update data PBI per November 2021. Tercatat penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah sebanyak 83.540.668 dengan besaran anggaran Rp 3,39 Triliun.
"SK Mensos diterbitkan setiap bulan sebagai dasar Kemenkes mendaftarkan peserta pada bulan berikutnya. Kemenkes membayarkan iuran PBI setiap tanggal 5 sesuai dengan jumlah peserta terdaftar," jelasnya.
Ia mengungkapkan, data PBI yang diserahkan Kemensos ke Kemenkes pada 4 Januari 2021 sebagaimana SK Mensos Nomor 1/HUK/2021 sebanyak 96,.717.440. Data PBI Jamkes terus mengalami perubahan setiap bulannya. Menkes mencontohkan data per 15 Oktober sebagaimana tertuang dalam SK Mensos 111/HUK/2021, dimana tercatat ada data PBI Jamkes sebanyak 84.990.594.
KEYWORD :Warta DPR Komisi IX DPR Dewi Aryani Golkar PBI Jaminan Kesehatan Kemiskinan
