KPK Pastikan Handang Tak Bermain Sendiri

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditgakum Ditjen Pajak Kemkeu), Handang Soekarno tak "bermain" sendiri dalam sengkarut dugaan rasuah terkait pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia. Lembaga superbody ini meyakini ada keterlibatan oknum Ditjen Pajak lainnya.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief di sela-sela Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12). Handang diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut.

Keyakinan itu sendiri didasari dari jabatan Handang selaku Kasubdit Bukti Permulaan. Dimana untuk menghapus tagihan pajak PT EKP yang mencapai Rp 78 miliar, Handang diduga kuat melibatkan pihak lain.

"Sebagaimana biasa korupsi jarang dilakukan oleh satu orang. Karena itu penyidik-penyidik KPK sedang berupaya betul-betul berusaha untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya termasuk kepada beberapa orang," ungkap Laode.

Salah satu contoh, sebut Laode, yakni kasus dugaan suap pengurusan anggaran APBNP proyek jalan di Sumatera Barat yang menjerat politikus Partai Demokrat, I Putu Sudiartana.

Dimana Putu sebagai anggota DPR Komisi III yang membidangi hukum, membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk mengurus proyek jalan di Sumatera Barat.

"Sebagai perbandingan, orang yang komisinya berbeda tapi dia juga urus pembangunan infrastruktur, jadi tidak mungkin sendiri," ucap Laode.

Saat ini, kata Laode, pihaknya tengah menelisik keterlibatan oknum lainnya. Salah satu upaya dengan mengagendakan pemeriksaan terhadap seorang Pemeriksa Ditjen Pajak bernama Bagus Gunawan Tiangka Atmaja dan Kepala Kantor Ditjen Pajak Wilayah DKI, Muhammad Haniv pada hari ini.

"Itu termasuk untuk memperluas atau mendapatkan informasi yang lebih banyak," tandas Laode.

KEYWORD :

KPK Korupsi Pajak Laode M Syarif

Kejagung Periksa Dua Pejabat PT Timah Terkait Korupsi

KPK Sebut Biaya Distribusi APD di Kemenkes Melebihi Batas Standar

Gugatan Ditolak MK, Anies: Beri Kami Waktu

Kasus Eddy Hiariej Mandek, ICW Desak KPK Evaluasi Pejabatnya

Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan 6,25 Persen

Dissenting Opinion, MK Nyatakan Pemilu Ulang Sejumlah Daerah

MK Tak Temukan Korelasi Bansos dengan Kenaikan Suara di Pilpres 2024

Kementan Latih Petani Muda Asean Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan