Aung San Suu Kyi (Foto: Reuters)
JAKARTA, Jurnas.com - Militer Myanmar ngotok menolak akses utusan Asia Tenggara untuk menemui mantan pemimpin Aung San Suu Kyi. Junta menolak tekanan internasional, yang meminta Myanmar mematuhi rencana perdamaian regional yang disepakati pada April.
Wakil Senior Jenderal Soe Win, komandan kedua junta yang merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari, mengatakan, mengizinkan orang asing mengakses seseorang yang didakwa melakukan kejahatan bertentangan dengan hukum domestik.
"Saya percaya tidak ada negara yang akan mengizinkan siapa pun untuk melakukan di luar hukum yang ada seperti ini," katanya dalam pidato yang dipublikasikan di media pemerintah, dikutip dari Reuters, Rabu (3/11).
Pernyataannya mengikuti pertemuan puncak pemimpin Asia virtual minggu lalu yang diselenggarakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang tidak dihadiri Myanmar, sebagai protes atas pengecualian pemimpin junta Min Aung Hlaing karena tidak menghormati kesepakatan damai.
Disebut bahwa pelanggaran kode konsensus ASEAN dan non-intervensi dan menolak untuk mengirim perwakilan junior.
Soe Win membantah tuduhan ketidakpatuhan dan mengatakan perjanjian April dengan ASEAN bergantung padanya mengingat urusan internal Myanmar saat ini, dengan akses utusan ke negara itu berdasarkan stabilitas internal.
Bantahan Soe Win disampaikan dalam rapat virtual auditor ASEAN, Selasa. Dia mengatakan tuntutan Myanmar yang dibuat pada KTT Asia pekan lalu ditemukan mencurigakan melanggar citra solidaritas ASEAN.
Myanmar telah dilumpuhkan oleh protes, pemogokan dan kekerasan sejak kudeta, dengan junta berjuang untuk memerintah dan menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi dan pemberontak etnis minoritas yang bersekutu dengan pemerintah bayangan yang disebutnya "teroris".
Lebih dari 1.200 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan, menurut kelompok pemantau lokal yang dikutip oleh PBB, yang disebut junta Myanmar bias.
KEYWORD :Junta Myanmar Aung San Suu Kyi ASEAN
