(Dari kiri) Moderator Rahmat Tunny, Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun dan Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad dalam diskusi Dialektika Demokrasi. (Foto: Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Semangat Pemerintah untuk mengembalikan defisit di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 nanti patut diapresiasi, namun hal tersebut tidak menghambat pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung saat ini.
“Jangan sampai kemudian kita dapat momentum pemulihan, tapi tidak memanfaatkan momentum itu hanya karena terjebak ingin menjaga defisit 3 persen,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun di acara diskusi Forum Legislasi bertajuk ‘Menyikapi UU Corona Usai Putusan MK’ di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (2/11).
Anggota Fraksi Golkar DPR RI itu menambahkan, menurutnya yang ideal ialah target 3 persen tersebut dapat dibarengi dengan pemulihan ekonomi yang berlangsung ke jalur normal.
Anggota Baleg DPR Dorong Penguatan Ombudsman
Namun jika dipaksakan dan banyak keburukannya, maka ia bilang ada baiknya pemerintah harus mempertimbangkan ulang dan target angka tersebut mungkin tidak harus dipenuhi seutuhnya.
Jika demikian, legislator dapil Jawa Timur II itu mengatakan perlu dicari jalan konstitusionalnya terhadap target defisit APBN itu. Adapun harapan besar Misbakhun, target defisit anggaran dapat terus dikawal, mengingat defisit anggaran pada asumsi APBN beberapa tahun ini terus berupaya mengerucut hingga level 3 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad optimistis dengan target pemerintah mengurangi defisit anggaran tersebut.
Ia menilai kemampuan memimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ini, dalam hal menjaga kestabilan keuangan saat pandemi terbukti berhasil. Selain itu penerimaan negara belakangan ini dinilai masih cukup baik dengan potensi tax ratio yang juga tidak buruk.
“Kami menaruh optimisme defisit lebih dari 3 persen itu akan berakhir sesuai regulasi yang ada dan akan berangsur normal kembali,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
KEYWORD :Warta DPR Komisi XI DPR Kamrussamad Muhammad Misbakhun Pemulihan Ekonomi APBN
