Dialog membahas papernas XVI Papua dan kesetaraan bagi Disabilitas di Indonesia
Jakarta, Jurnas.com – Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua membuktikan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
Staf Khusus Presiden Angkie Yuditia mengatakan, dalam mendukung kesetaraan, Presiden telah menerbitkan dua Peraturan Presiden (Perpres) dan tujuh peraturan pemerintah sebagai turunan dari perundangan Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Dengan adanya aturan tersebut, para atlet mendapatkan kesetaraan yang sama dalam setiap mengikuti perhelatan ajang kompetisi olahraga berbagai tingkatan.
Gus Muhaimin Sapa Kaum Disabilitas Yogyakarta
Aturan ini telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kurun waktu satu tahun yakni 2019 ke 2020. Ini tentu membuat kesetaraan terhadap para atlet penyandang disabilitas segera dimplementasikan secara nyata.
"Presiden membuktikan komitmen kehormatan bagi penyandang disabilitas itu dengan prinsip kesetaraan perlakuan pada atlet di ajang paralimpik saat ini," jelas Angkie Yuditia dalam dialog virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang bertajuk Peparnas XVI: Kesetaraan dan Prestasi Disabilitas pada Senin (1/11/2021).
Merujuk dari aturan yang telah diterbitkan itu, lanjut Angkie, Presiden Joko Widodo diantaranya menekankan pemberian hadiah dengan nominal yang sama, ketika atlet penyandang disabilitas menang dalam suatu ajang olahraga nasional maupun internasional ke depan.
Seiring dengan Peparnas XVI Papua, pemerintah juga terus mengakomodir para penyandang disabilitas untuk tetap produktif dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
Salah satunya dengan mendorong mereka menekuni cabang olahraga (cabor) yang diperlombakan dalam ajang pesta olahraga rutin tingkat nasional yang diadakan setiap empat tahunan tersebut.
Ini penting dilakukan, mengingat menekuni suatu cabor merupakan hak para penyandang disabilitas yang dijamin kebebasannya dalam perundang-perundangan negara di dalam negeri.
Dengan begitu, Angkie menjelaskan Indonesia akan memiliki sumber daya atlet penyandang disabilitas yang cukup banyak di masa-masa mendatang.
"Hal ini akan terus kami akomodir, agar tercapai target peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti kompetisi olahraga," katanya.
Lebih jauh ia menjelaskan, pemerintah pusat akan menggandeng seluruh pemerintah daerah melalui koordinasi secara intensif dalam mendorong pembinaan bagi atlet penyandang disabilitas.
Dari setiap daerah akan muncul bibit-bibit baru atlet paralimpik yang berpeluang mengharumkan nama Indonesia di kancah-kancah internasional. Para atlet penyandang disabilitas pun dapat memaksimalkan potensinya dan dapat berlatih sesuai dengan bakat masing-masing.
Terkait dengan infrastruktur pendukung dalam perhelatan Peparnas XVI Papua, Angkie mengatakan pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dalam membuat daerah penyelenggaraan yang ramah disabilitas. Pemerintah telah berkoordinasi secara intensif dengan daerah terkait.
Infrastruktur pendukung yang dimaksud adalah ramah bagi penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas motorik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas, dan penyandang disabilitas ganda.
Semua ini, didasari oleh Pasal 15, 97, 98, dan 99 dari perundangan Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 15 disebutkan hak-hak keolahragaan yang harus didapat oleh penyandang disabilitas.
Pada Pasal 97 disebutkan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan kemudahan infastruktur bagi disabilitas.
Pasal 98 dan 99 menyangkut kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan bangunan gedung ramah disabilitas berikut fasilitas penunjang.
Ini sekaligus menjadi salah satu persyaratan permohonan izin mendirikan bangunan serta harus ada audit fasilitas aksesibilitas dari setiap bangunan gedung. Ini disertai penerapan sanksi hukum bagi para pelanggar ketentuan di atas.
"Inilah yang terus disinergikan kepada instansi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat," tandas Angkie.
KEYWORD :Disabilitas Paparnas XVI Papua Staf Khusus Presiden Angkie Yuditia
