Menko Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Langkah pemerintah menghapus tes Polymerase Chain Reaction (PCR) sebagai syarat perjalanan bagi pengguna moda transportasi udara terus menuai pujian dari berbagai kalangan.
Bagi Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, langkah tersebut merupakan `jalan tengah` bagi Pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 di dalam negeri.
"Ini bagus, karena pemerintah responsif, dan mungkin pilihan dan jalan terbaik dari pemerintah,"kata Ujang kepada awak media, di Jakarta, Selasa (2/11).
Masyarakat Diimbau Lengkapi Vaksinasi Covid-19
Meski telah dialihkan, kata Ujang, tes swab antigen akan tetap dirasa berat bagi rakyat di tengah ekonomi yang baru berupaya kembali bangkit dari keterpurukan akibat Pandemi Covid-19.
"Tapi bagi rakyat test antigen juga tetap masih berat, karena harus keluar uang lagi. Mestinya gratis,"sebut dia
"Jangan sampai negara dituduh oleh rakyat berkolaborasi dengan pengusaha, mengendalikan bisnis PCR dan antigen," seru Ujang mengingatkan.
Dia juga menyarankan agar Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan tugas pokok dan fungsi pengendalian Covid-19 kepada Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) secara penuh.
Hal itu, kata dia, agar masyarakat tidak meragukan setiap penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah. Menyusul adanya dugaan adanya nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam pusaran pengadaan alat PCR dalam negeri.
"Ya. Ganti saja. Serahkan ke Kementerian lain yang punya integritas,"pungkasnya.
Dugaan keterlibatan Luhut telah ditepis oleh Juru Bicaranya, Jodi Mahardi. Dia membantah dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) dan sejumlah tes Covid-19 lainnya.
Menurut Jodi, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang disebut ada afiliasi dengan Luhut pun tidak pernah bekerja sama dengan BUMN dan pemerintah.
"(Dugaan) Itu sama sekali tidak benar," kata Jodi.
"GSI ini tidak pernah kerja sama dgn BUMN ataupun mendapatkan dana dari pemerintah. Justru mereka melakukan genome sequencing secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan," sambungnya.
KEYWORD :Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Tes PCR Kemenko PMK Ujang Komarudin Cov
