Presiden Joko Widodo
Jakarta, Jurnas.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa pers harus mampu beradaptasi dengan cepat dan inovatif dalam menghadapi era disrupsi teknologi.
Jokowi pun berpesan, jurnalisme harus dijalankan secara bijak dan mempertimbangkan segala dampak yang ditimbulkan.
"Jurnalisme tidak sekadar fakta tetapi juga memperhitungkan dampak, tidak sekadar good journalism, tetapi juga wise journalism," ungkap Jokowi saat pidato kunci acara Kongres ke-6 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 29 Oktober 2021.
Jokowi menilai perkembangan media harus dapat mendukung transformasi kemajuan bangsa, serta berkontribusi untuk masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan.
"Kehadiran berbagai platform media baru harus memacu para jurnalis lebih kreatif dan produktif, terus memperkuat value-nya sebagai penyebar informasi yang kredibel, meningkatkan kecermatan, menjaga independensi, dan objektivitas,” jelasnya.
Presiden Jokowi memastikan pemerintah akan terus memegang teguh komitmen untuk menjaga kemerdekaan pers, membuka ruang untuk menyuarakan kepentingan publik, serta terbuka atas sikap kritis dan solutif.
"Kritik yang membangun itu sangat penting, dan pemerintah akan menjawab dengan pemenuhan tanggung jawab agar membuahkan hasil yang diharapkan untuk kepentingan rakyat,” ucap Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden mengucapkan terima kasih kepada para jurnalis yang telah membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi terkait penanganan pandemi Covid-19 kepada masyarakat.
"Dengan menyampaikan informasi yang akurat, memberikan apresiasi dan semangat, tetapi juga kritik yang konstruktif,” tuturnya.
Presiden menuturkan, peran jurnalis selama pandemi makin penting dalam meningkatkan optimisme dan harapan bagi masyarakat.
"Di tengah banjirnya informasi, peran para jurnalis semakin penting, menjadi suluh dari kegelapan, menjaga situasi tetap jernih,” tegas Presiden Jokowi.
KEYWORD :Kongres ke IJTI Presiden Jokowi disrupsi teknologi digital kebebasan pers
