Rabu, 17/04/2024 04:08 WIB

DPR Minta PLN Libatkan Masyarakat Jaga Lingkungan dan Kualitas Air PLTA

Dengan kejadian ini PLN harus mengevaluasi kapasitas dan kelayakan KJA milik masyarakat. Bila tidak, maka bukan hanya operai PLTA dapat terganggu, namun yang utama adalah terkait perekonomian dan lingkungan masyarakat setempat.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. (Foto: Parlementaria)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyoroti kabar matinya ribuan ikan keramba jaring apung (KJA) di Waduk Cirata dan Saguling, Jawa Barat. 

Menurut anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus segera mengambil tindakan agar peristiwa kematian ribuan ikan tersebut tidak mengganggu operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Sebab bila operasional PLTA terganggu akan berdampak pada kelancaran produksi dan distribusi listrik untuk wilayah tertentu.

"Dengan kejadian ini PLN harus mengevaluasi kapasitas dan kelayakan KJA milik masyarakat. Bila tidak, maka bukan hanya operai PLTA dapat terganggu, namun yang utama adalah terkait perekonomian dan lingkungan masyarakat setempat," kata Mulyanto dalam pesan elektronik yang diterima redaksi, Senin (25/10). 

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini meminta PLN melibatkan masyarakat bekerja sama dalam menjaga lingkungan dan kualitas air PLTA. 

PLN dan masyarakat harus memikirkan cara menetralisasi limbah dan endapan pakan KJA agar tidak merusak mesin-mesin pembangkit listrik. 

"Secara berkala PLN bersama badan pengelola waduk harus memeriksa kualitas air. Air yang kurang baik akan membuat mesin cepat berkarat dan berkurang kemampuan kerjanya. Sebelum hal itu terjadi maka PLN harus aktif melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan waduk oleh masyarakat," ujar Mulyanto. 

Dia menambahkan, PLN dan badan pengelola waduk harus tegas menegakan aturan jumlah KJA yang dibolehkan. Aturan ini perlu ditegakkan agar kualitas air waduk bisa terjaga.

Kendati demikian, Mulyanto meminta PLN mengedepankan pendekatan edukasi untuk membangun partisipasi masyarakat. Sebab, di tengah pandemi yang belum usai ini PLN tetap harus memikirkan dampak ekonomi yang ditimbulkan bila ingin melakukan penertiban KJA di waduk. 

"PLN tetap harus memikirkan solusi yang baik bagi masyarakat sekitar waduk. Jangan sampai pencaharian masyarakat lokal berbasis sungai ini semakin sulit. Bila perlu Pemerintah harus turun tangan untuk segera menyeselaikan masalah ini," tandas Mulyanto. 

KEYWORD :

Warta DPR PKS Mulyanto PLTA PLN Waduk Cirata




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :