Logo Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (Foto: Supianto/ Jurnas.com)
JAKARTA, Jurnas.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengalokasikan anggaran Rp 11,8 miliar untuk percepatan penurunan stunting dan vaksinasi Covid-19 berbasis keluarga kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Demikian disampiakan Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Bupati Indramayu, Nina Agustina, di kantor Bupati Indramayu, Kamis (14/10) kemarin.
"Kita akan mendukung program percepatan vaksinasi berbasis keluarga dan kegiatan pendampingan keluarga untuk menurunkan kasus stunting di Indonesia di sejumlah kabupaten dan kota, termasuk pelayanan KB," ujar Hasto.
Selain Rp 11,8 miliar, kata Hasto, BKKBN juga akan menyalurkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program KB yang di antaranya dialokasikan untuk membayar klaim dokter dan bidan yang melakukan pelayanan KB, seperti tindakan vasektomi (MOP) dan tubektomi (MOW).
Kepedulian Pemkab Indramayu terhadap program KB, di antaranya ditandai dengan digelarnya pelayanan MOW bertepatan dengan peringatan HUT Indramayu pada 27 Oktober mendatang. Dalam pelayanan ini, Pemkab menargetkan 100 peserta MOW. Pemkab menanggung seluruh biaya jasa pelayanan dan tindakan sebesar Rp 1,5 juta per peserta.
Demikian halnya pelayanan vaksektomi, Pemkab juga mengalokasikan biaya uang saku untuk setiap peserta. "Komitmen yang luar biasa dari Bupati untuk rakyatnya dalam rangka menyukseskan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB)," ujar Hasto.
Untuk itu, dr. Hasto menegaskan bahwa BKKBN akan mendukung percepatan vaksinasi Covid-19 dan kegiatan pendampingan keluarga untuk menekan kasus stunting yang cukup tinggi di Indramayu dan sekaligus akan memudahkan pelayanan KB.
Sementara itu, Bupati Nina memberikan apresiasi atas langkah BKKBN di tengah menguatnya keinginan masyarakat Indramayu untuk divaksin sementara ketersediaan vaksin sempat menipis.
Dengan dukungan dana dari BKKBN, Nina mengatakan percepatan vaksinasi dengan pengerahan tenaga vaksinator yang lebih banyak akan dilakukan. Sehingga pada Desember nanti "herd immunity` (kekebalan kawasan) tercapai di wilayahnya.
"Kita sudah dapat 30.000 vaksin dan datang 100.000 berikutnya," jelas Nina seraya menambahkan bahwa Pemkab akan mengerahkan 1000 bidan sebagai vaksinator.
Nina juga berharap jangan sampai ada pernikahan dini, hamil muda demi menekan kasus stunting di Indramayu. Wilayah ini dikenal sebagai daerah dengan kasus stunting tertinggi kedua se Jawa Barat.
Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah menggelar seminar tentang stunting. "Kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di puskesmas belum ada," ungkap Nani.
Untuk mempercepat laju penurunan stunting di wilayahnya, Nani menggulirkan program `Gesit`. Gerakan Penanganan Stunting Indramayu Terpadu ini dibangun sebagai bentuk keseriusan Pemkab Indramayu dalam penanganan stunting.
Salah satu pendekatannya adalah mengajak masyarakat untuk jangan banyak melakukan `pre wedding tapi hendaknya lebih memperhatikan pra konsepsi.
KEYWORD :
BKKBN Penurunan Stunting Hasto Wardoyo Indramayu
