Ketua Banggar DPR, Said Abdullah.
Jakarta, Jurnas.com - Pembangunan nasional selama ini hanya berorientasi pada sektor ekonomi belaka dan mengesampingkan aspek-aspek lingkungan. Imbasnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak sejalan dengan kelestarian lingkungan.
Demikian disampaikan Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah dalam Sidang Paripurna di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Kamis (30/9).
"Selama ini nalar pembangunan yang terbentuk bersifat ekonomistik, ini hanya untuk perekonomian tinggi dan mengabaikan aspek lingkungan," kata dia.
Oleh karena itu, Said menilai, sudah saatnya rencana pembangunan yang disusun memberikan perhatian lebih kepada aspek lingkungan dan keanekaragaman hayati. Sebenarnya, isu ini menjadi sudah menjadi pembahasan tingkat global sejak 1997 lalu di Kyoto, Jepang.
"Sayangnya tidak banyak negara meratifikasi atau menjalankan ini," sambungnya.
Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia akhirnya menandatangani Paris Agreement tahun 2016 sebagai upaya pengendalian gas rumah kaca. Perjanjian internasional ini pun telah diratifikasi Indonesia. Namun, sayangnya lagi, kata Said, pembangunan nasional masih belum ramah terhadap emisi.
"Sekali pun sudah diratifikasi, tidak serta merta pembangunan kita ramah emisi," kata dia.
Bahkan di masa depan, kerusakan ekologi dan berbagai virus menjadi tantangan yang akan dihadapi Indonesia. Apalagi Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menyebut, Jakarta sebagai Ibukota Indonesia akan tenggelam sebagai akibat turunnya muka laut.
Selain itu beberapa waktu lalu juga ditemukan ribuan burung pipit mati di Bali dan Cirebon karena tingkat keasaman air hujan yang tinggi.
"Ini beban berat bagi bumi," kata dia.
KEYWORD :
Warta DPR Banggar DPR Said Abdullah APBN Pembangunan Nasional PDIP Rapat Paripurna
