Gedung KPK
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melarang para pegawainya untuk melakukan aksi unjuk rasa bersama mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI).
Aksi unjuk rasa itu dalam rangka menolak pemecatan 57 pegawai KPK. Sumber internal KPK membenarkan soal pelarangan aksi tersebut. Pelarangan tertulis melalui pesan kepada setiap pegawai dari inspektorat KPK.
"Sehubungan dengan adanya rencana aksi unjuk rasa pada hari Senin tanggal 27 September 2021, pegawai struktural agar memastikan anggotanya tidak terlibat atau ikut serta dalam aksi, Terima kasih,” bunyi pesan tersebut seperti dikutip pada Senin (27/9).
Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan pihaknya akan tetap fokus terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi.
"Sehingga kami tidak ingin berdinamika menanggapi isu ini," ujar Ali,
Ali menyatakan, KPK melalui berbagai upaya pencegahan, pendidikan, dan penindakan berusaha terus membuktikan hasil kerja kepada publik.
"Kerja pemberantasan korupsi tidak hanya soal seberapa banyak KPK menangkap para pelaku, seberapa banyak KPK memulihkan kerugian keuangan negara, seberapa efektif KPK mendorong perbaikan sistem dan tata kelola, tapi juga bagaimana kita semua berupaya dan terus yakin akan generasi penerus yang lebih baik melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi," kata dia.
Ali memastikan, KPK selalu mendengarkan saran dan masukan dari para mahasiswa. Ali menyebut, mahasiswa sebagai seorang pembelajar bisa melihat fakta-fakta secara jernih dan mampu mengelaborasinya dalam gagasan dan aksi yang konkret.
"Selama ini, KPK banyak berkolaborasi dengan kampus melalui implementasi pendidikan antikorupsi, perekaman sidang tipikor, juga penajaman ide-ide baru strategi pemberantasan korupsi melalui berbagai aktivitas dan program. Pemberantasan korupsi butuh sumbangsih nyata yang seperti ini dari teman-teman mahasiswa," kata dia.
KPK Unjuk rasa BEM SI Firli Bahuri
