Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemdikbudristek, Jumeri (Foto: Muti/Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Angka buta aksara di Indonesia mengalami penurunan tipis sejak tahun lalu. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun ini jumlahnya sebanyak 2.961.060 orang.
"Persentase buta aksara tahun 2019 sebanyak 1,78 persen atau 3.081.136 orang, dan pada tahun 2020 turun menjadi 1,71 persen, atau menjadi 2.961.060 orang," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Jumeri pada Sabtu (04/09) di Jakarta.
Kendati ada penurunan, lima besar provinsi tertinggi angka buta aksara, tak berubah sejak tahun lalu. Kelima povinsi itu ialah, Papua (22,03 persen), Nusa Tenggara Barat (7,52 persen), Sulawesi Barat (4,46 persen), Nusa Tenggara Timur (4,24 persen), dan Sulawesi Selatan (4,11 persen).
Jumeri melanjutkan, beberapa langkah strategis yang telah dilakukan dan dinilai mampu mendorong percepatan penuntasan buta aksara di Indonesia dengan capaian angka melek aksara untuk usia 15-59 tahun di atas 98 persen adalah sebagai berikut. Langkah pertama, pemutakhiran data buta aksara bekerja sama dengan BPS.
"Dengan demikian, dapat diukur capaian penuntasan buta aksara dan diketahui peta sebaran penduduk buta aksara tersebut sampai tingkat provisni dan Kabupaten/Kota. Mengacu pada peta sebaran buta aksara tersebut, kami menetapkan kebijakan layanan program pendidikan keaksaraan," tutur Jumeri.
Mendagri Ungkap Sumber Pasokan Senjata KKB Papua
Langkah kedua, peningkatan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran keaksaraan dengan fokus utama pada daerah tertinggi persentase buta aksaranya. Diterangkan Jumeri, Kemdikbudristek melakukan pemberantasan buta aksara dengan sistem blok atau klaster, yaitu memusatkan program di kabupaten terpadat buta aksara pada lima provinsi yang tinggi buta aksaranya.
Sistem blok dalam penuntasan buta aksara ini dipandang cukup efektif dalam upaya menurunkan persentase buta aksara. Bagi wilayah yang memiliki kekhususan, Kemdikbudristek juga menggulirkan program-program keaksaraan dengan memperhatikan kondisi daerah dan kearifan budaya lokal, seperti program Keaksaraan Dasar bagi Komunitas Adat Terpencil/Khusus.
"Hal ini sebagai upaya untuk menjangkau yang tak terjangkau," lanjut Dirjen Jumeri.
Langkah ketiga, Kemdikbudristek mengembangkan jejaring dan sinergi kemitraan lintas sektor dalam penuntasan buta aksara dan pemeliharaan kemampuan keberaksaraan warga masyarakat.
"Mekanismenya dengan melakukan sharing anggaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu kemitraan dengan perguruan tinggi, melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dikoordinasikan oleh Pusat/Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas serta Dinas Pendidikan kabupaten dengan sasaran lembaga pendidikan nonformal dan organisasi mitra yang bergerak di bidang pendidikan seperti Aliansi Masyarakat Adat," terang Jumeri.
Tahap akhir, untuk mengimplementasikan layanan program pada daerah terpadat tersebut, diperlukan inovasi seperti inovasi layanan program secara daring sehingga mempercepat akses oleh penyelenggara/pendidik/peserta didik melalui http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id dan http://sibopaksara.kemdikbud.go.id.
Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), Samto mengakui upaya penurunan angka buta aksara menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah tidak efektifnya pembelajaran di masa pandemi.
"Oleh karena itu, nanti kita akan coba tekankan program untuk wilayah yang tinggi tingkat kebutaaksaraannya. Semua anggaran kita fokuskan untuk memberantas buta aksara di lima wilayah terendah. Jika di lima wilayah tersebut buta aksaranya rendah maka akan meningkatkan angka melek aksara secara agregat," jelasnya.
Di sisi lain, Samto menjelaskan bahwa gerakan literasi digital sudah mulai dikembangkan secara daring di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sejak tahun 2017.
"Bagi para pengajar kesetaraan dengan koneksi internet yang baik, mereka sudah melakukannya. Tercatat, lebih dari 270 ribu peserta didik kesetaraan sudah menggunakan sistem daring. Bahkan di masa pandemi, jumlahnya diperkirakan makin meningkat. Inilah terobosan bagi pendidikan kesetaraan," ungkapnya.
"Kita juga memberi bantuan peralatan digital untuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM) setiap tahun agar bisa memberikan layanan secara digital. Sekarang lebih dari 300 PKBM yang memiliki TBM berbasis digital," tambah Direktur PMPK.
KEYWORD :Buta Aksara Kemdikbudristek Papua NTB NTT Jumeri
