Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menjadi tersangka atas kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Banjarnegara 2017-2018.
Tak hanya Budhi, dalam kasus ini, KPK juga menjerat orang kepercayaan Budhi, Kedy Afandi. Keduanya disangka melakukan korupsi dalam proyek infrastruktur di kabupaten tersebut.
"Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada bulan Mei 2021, dengan menetapkan tersangka," kata Ketua KPK, Firli Bahuri saat konferensi pers, Jumat (3/9).
Dalam kontruksi perkara, Budhi lewat Kedy Afandi mengumpulkan asosiasi jasa konstruksi di salah satu rumah makan. Di pertemuan itu, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikan harga perkiraan sendiri sebanyak 20 persen dari nilai proyek.
Untuk perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek itu, harus menyerahkan uang 10 persen dari nilai proyek. Tak hanya itu, KPK juga menduga Budhi aktif memantau pelaksanaan lelang proyek.
Di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR dan mengajak perusahaan milik keluarga, sampai mengatur pemenang lelang. Dalam pelaksanaan itu, Budhi diduga dibantu oleh Kedy.
"Diduga BS (Budhi Sarwono) telah menerima commitment fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp 2,1 miliar," kata Firli.
Atas dugaan tindak pidana tersebut, Budhi Sarwono dan Kedy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12B UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
KPK Bupati Banjarnegara Tersangka Proyek Infrastruktur
