Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrell di Moskow, Rusia pada 5 Februari 2021 [RU Kementerian Luar Negeri / Anadolu Agency]
Brdo, Jurnas.com - Uni Eropa menyatakan kesiapannya untuk terlibat dengan pemerintah baru Taliban di Kabul. Syaratnya, kelompok Islam itu harus menghormati hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, dan tidak membiarkan Afghanistan menjadi basis terorisme.
Demikian disampaikan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell pada Jumat (3/9) dikutip dari Reuters.
"Untuk mendukung penduduk Afghanistan, kita harus terlibat dengan pemerintah baru di Afghanistan," kata Josep Borrell dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Slovenia.
Uni Eropa Ancam akan Larang Twitter
Namun, tingkat kerjasama akan tergantung pada kesediaan Taliban untuk memenuhi persyaratan tertentu. Ini juga tidak berarti sebuah pengakuan formal Uni Eropa terhadap Taliban.
Borrell mengatakan pemerintah baru harus mencegah negara itu kembali menjadi sarang teroris, seperti yang terjadi pada masa kekuasaan Taliban sebelumnya. Pemerintah baru juga harus menghormati hak asasi manusia, supremasi hukum dan kebebasan media.
"Ini adalah keterlibatan operasional, dan keterlibatan operasional ini akan meningkat tergantung pada perilaku pemerintah ini," ujar dia.
Taliban, yang pemerintahannya tahun 1996-2001 ditandai dengan represi dan hukum Islam yang ketat yang membatasi hak-hak perempuan, belum menunjuk pemerintah lebih dari dua minggu, sejak mereka kembali berkuasa dengan runtuhnya pemerintah yang didukung Barat dan berakhirnya kekuasaan misi internasional 20 tahun.
Tekan Serbia, Uni Eropa: Pilih Kami atau Rusia
Banyak warga Afghanistan dan pemerintah asing serta para donor takut akan kembalinya aturan seperti itu.
Borrell mengatakan pemerintah baru di Kabul juga harus memberikan akses gratis ke bantuan kemanusiaan, dengan menghormati prosedur dan ketentuan Uni Eropa untuk pengiriman.
"Kami akan meningkatkan bantuan kemanusiaan, tetapi kami akan menilai mereka sesuai dengan akses yang mereka berikan," tegas Borrell.
Sejumlah badan bantuan internasional telah memperingatkan bahwa Afghanistan menghadapi bencana kemanusiaan di tengah krisis ekonomi yang disebabkan oleh konflik, kekeringan, dan pandemi Covid-19. Sekitar 18 juta warga Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Uni Eropa berupaya mengoordinasikan kontaknya dengan Taliban melalui kehadiran bersama Uni Eropa di Kabul, untuk mengawasi evakuasi dan untuk memastikan bahwa pemerintah Afghanistan yang baru memenuhi komitmennya.
KEYWORD :Taliban Uni Eropa Afghanistan Pemerintahan Baru
