Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Isu stunting di tingkat pusat hingga Kabupaten Kota sudah cukup mendapat perhatian tinggi, namun di tingkat Desa untuk perubahan perilaku pelayanan kesehatan terkait pencegahan stunting seperti layanan antenatal care (pemeriksaan kehamilan) atau perawatan bayi baru lahir masih belum terasa gaungnya.
Demikian disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),Hasto Wardoyo ketika audiensi dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (1/9).
"BKKBN ingin menempatkan diri untuk menjadi pendamping keluarga (sebelum hamil/pra nikah, hamil dan masa interval) dengan dukungan dari Penyuluh KB, Kader, PKK kemudian juga kami mengusulkan kepada Bapak Menkes agar Bidan ditiap desa itu harus dan wajib ada. Menurut IBI (Ikatan Bidan Indonesia) masih ada desa yang belum memiliki bidan dalam hal ini adalah bidan pemerintah," ujar Hasto.
Menurut Hasto upaya pencegahan stunting sudah banyak dilakukan melalui intervensi sensitif (sanitasi, air bersih, kemiskinan, pendidikan) dan spesifik (pranikah, hamil, interval). Namun menurutnya bisa mempertajam intervensi spesifik, karena jumlah anggaran yang terbatas terlebih lagi karena pandemi ini.
Pada kesempatan tersebut, Hasto juga menyampaikan rencana aksi nasional yang akan dilaksanakan untuk percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga berisiko.
Rencana tersebut di antaranya melalui penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan calon pengantin/calon PUS, surveilans keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting.
Sementara itu, Budi mengatakan, pada aspek kesehatan, percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik yang ditujukan kepada kelompok sasaran, yakni remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Intervensi tersebut menurut Menkes fokus pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi, serta dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan, mulai dari posyandu hingga rumah sakit.
"Berbagai upaya penguatan, seperti peningkatan kualitas program, penguatan edukasi kesehatan dan gizi, penguatan manajemen intervensi di puskesmas dan posyandu yang dilakukan secara komprehensif dalam sistem surveilans yang berkelanjutan," kata Budi.
Terkait dengan pemenuhan satu desa satu bidan, Budi menyampaikan, pihaknya akan segera membahasnya untuk menyiapkan Peraturan Menteri Kesehatan sekaligus juga petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk bisa dilaksanakan di Kabupaten dan Kota.
KEYWORD :Percepatan Penurunan Stungin BKKBN Hasto Wardoyo
