Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. (Foto: Azka/Man)
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta Pemerintah bersikap tegas terhadap pelanggaran kapal-kapal China di kawasan laut Natuna.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap masalah kedaulatan bangsa dan negara ini.
"Kawasan ini masuk wilayah kerja migas di lepas pantai Indonesia. Kita tidak ingin manuver kapal China itu menganggu upaya kita untuk meningkatkan lifting minyak menuju satu juta barel per hari di tahun 2030, baik melalui eksplorasi cadangan baru maupun eksploitasi, sebagaimana dilakukan di wilayah kerja migas blok Tuna ini,” kata dia dalam keterangan resminya, Senin (30/8).
Mulyanto menegaskan, Pemerintah jangan lambat mengambil tindakan atas gangguan dan provokasi dari kapal-kapal negara asing.
“Bila dibiarkan dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan proses kerja migas di wilayah tersebut," sambungnya.
Sofyan Djalil Diangkat jadi Wakil Komut Intiland
Mulyanto meminta Pemerintah memastikan tidak ada provokasi atau tindakan-tindakan lain dari pihak asing yang dapat mengganggu kepentingan nasional Indonesia di wilayah kerja migas blok Tuna ini.
“Pemerintah juga harus segera mengambil tindakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman sehinga kerja eksplorasi maupun eksplotasi di wilayah kerja migas tersebut, berjalan lancar sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan,” demikian Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
Sekretaris MA Hasbi Hasan Penuhi Panggilan KPK
Sebelumnya Energyvoice.com melaporkan terjadi gangguan pengeboran Harbour Energy di Blok Tuna oleh kapal berbendera China.
Dikatakan insiden tersebut mengganggu proses pengeboran minyak nasional yang dikerjasamakan dengan perusahaan Rusia di Laut China Selatan (LCS).
Pengeboran sumur eksplorasi Singa Laut-2 di blok Tuna dilakukan sejak Juli lalu oleh Premier Oil Tuna B.V.
Tahun 2020 lalu, perusahaan ini telah mendapatkan partner untuk mengelola Blok Tuna di perairan Natuna tersebut, Zarubezhneft.
Zarubezhneft adalah perusahaan migas milik pemerintah Rusia yang dilaporkan mengakuisisi 50% hak partisipasinya melalui anak usahanya, ZN Asia Ltd. Akuisisi ini membuat Premier Oil berganti menjadi Harbour Energy.
Blok ini terletak di Laut Natuna di dekat perbatasan Vietnam, dengan kedalaman air sekitar 110 meter.
Blok ini sendiri memiliki peran strategis bagi geopolitik Indonesia. Karena terletak di perbatasan dengan Vietnam dan dekat dengan LCS yang kerap menjadi sengketa banyak negara sekitarnya.
KEYWORD :Warta DPR Komisi VII DPR PKS Mulyanto Migas Natuna China
