Minggu, 25/07/2021 22:02 WIB
Tunis, Jurnas.com - Ratusan pengunjuk rasa memadati ibu kota Tunisia dan sejumlah kota lain pada Minggu (25/7), menuntut pemerintah mundur akibat lonjakan kasus Covid-19 yang memperburuk masalah ekonomi.
Di Tunis, polisi menggunakan semprotan merica terhadap pengunjuk rasa yang melemparkan batu, dan meneriakkan slogan-slogan menuntut Perdana Menteri Hichem Mechichi mundur dan parlemen dibubarkan.
Saksi mata mengatakan unjuk rasa yang berjumlah beberapa ratus juga berkumpul di kota Gafsa, Sidi Bouzid, Monastir dan Nabeul. Demonstran di Sousse mencoba menyerbu markas lokal partai terbesar di parlemen, Ennahda yang Islamis moderat. Di Touzeur, pengunjuk rasa membakar markas Ennahda.
Protes meningkatkan tekanan pada pemerintah yang terjerat dalam perjuangan politik. Sementara itu, Presiden Kais Saied berusaha mencegah krisis fiskal yang menjulang di tengah lonjakan selama berminggu-minggu.
Dampak Perubahan Iklim, Tunisia Dilanda Kekeringan Panjang
Javier Milei Terapkan Solusi Radikal Perbaiki Krisis Ekonomi Terburuk Argentina
27 Migran Ditemukan Tewas di Gurun Dekat Perbatasan Tunisia-Libya
"Kesabaran kami telah habis, tidak ada solusi bagi para pengangguran," kata Nourredine Selmi (28), seorang pengunjuk rasa pengangguran dikutip dari Reuters. "Mereka tidak bisa mengendalikan epidemi. Mereka tidak bisa memberi kita vaksin," sambung dia.
Pekan lalu, Mechichi memecat menteri kesehatan pasca kerumunan di pusat vaksinasi selama liburan Idul Adha, di mana banyak orang mengantri untuk persediaan vaksin yang tidak memadai.
Setelah setahun berselisih dengan Mechichi dan pemimpin Ennahda, Rached Ghannouchi yang juga ketua parlemen, Presiden Saied menyatakan tentara akan mengambil alih respons pandemi.
Beberapa analis melihat langkah itu sebagai upaya untuk memperluas kekuasaannya di luar peran asing dan militer, yang diberikan kepada presiden dalam konstitusi 2014.
Keyword : Tunisia Kebijakan Covid-19 Krisis Ekonomi