Jum'at, 23/07/2021 16:52 WIB
Jakarta. Jurnas.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung bergerak cepat turun ke daerah yang tercatat memiliki realisasi APBD rendah untuk penanganan Covid-19. Selain memberikan Arahan, Mendagri juga memanfaatkan momentum kunjungan untuk memberikan bantuan sosial atau bansos.
“Hari ini, Jumat (23/7/2021), Bapak Mendagri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi dan Kota Depok untuk langsung menyebarkan bantuan sosial dan realisasi APBD, terutama untuk daerah yang realisasinya dinilai masih rendah,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen). ) Kemendagri Benni Irwan.
Mendagri mengawali kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 15 Juli 2021, Kabupaten Bekasi termasuk memiliki realisasi anggaran yang relatif rendah. Tercatat, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi baru sebesar 40,59% dan realisasi belanjanya sebesar 30,62%.
Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data yang diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8% DBH/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9%, dengan rincian: penanganan Covid-19 0,0%; dukungan vaksinasi 1,16%; dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 0,0%; Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 0,0%; dan Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06%.
Remisi Lebaran, Delapan Warga Lapas Bekasi Langsung Bebas
Ratusan Pemudik Tertahan Berjam-jam di Terminal Induk Kota Bekasi
Salah Paham, Pelaku Penganiaya Anggota TNI Hingga Tewas Ditangkap
Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran bansos Rp. 49.013.377.000,- namun belum terealisasi atau 0%, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp. 50.000.000.000,- sudah terealisasi Rp. 36.108.676.901,- atau 72,22%.
Usai kunjungannya ke Kabupaten Bekasi, pada hari yang sama, Mendagri langsung bertolak ke Kota Depok, Jawa Barat. Sama halnya dengan Kabupaten Bekasi, Kota Depok juga tercatat yang masih rendah. Kota Depok memiliki realisasi realisasi sebesar 48,63% dan belanja sebesar 28,12%.
Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data yang diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8% DBH/DAU TA 2021 di Kota Depok sebesar 51,53%, dengan rincian: penanganan Covid-19 35,76%; dukungan vaksinasi 7,92%; dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 50,55%; Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 100%; dan Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 38,37%.
Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kota Depok memiliki anggaran bansos Rp. 90.123.689.040,- namun baru teralisiasi Rp 2.674.366.500,- atau 2.97%, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp. 92.108.640.000,- baru terealisasi 19.054.114.013,- atau 20,69%.