Jum'at, 16/07/2021 16:23 WIB
Washington, Jurnas.com - Amerika Serikat (AS) akan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat China, atas tindakan keras Beijing terhadap demokrasi di Hong Kong.
Dikatakan, sanksi keuangan akan menargetkan tujuh pejabat dari kantor penghubung Hong Kong-China, platform resmi yang memproyeksikan pengaruh Beijing ke wilayah China.
AS juga menyoroti dampak UU Keamanan Nasional Hong Kong terhadap perusahaan internasional. Para kritikus mengatakan Beijing menerapkan undang-undang itu tahun lalu untuk memfasilitasi tindakan keras terhadap aktivis pro-demokrasi dan kebebasan pers.
"Biarkan saya berbicara tentang penasihat bisnis," kata Presiden AS Joe Biden ketika ditanya tentang hal itu pada konferensi pers dengan Kanselir Jerman Angela Merkel yang sedang berkunjung, dikutip dari Reuters pada Jumat (16/7).
DPR Desak Pemerintah Tutup Perusahaan Baja Ilegal China
Genjot Penjualan di China, Toyota Gandeng Tencent
Toyota Kenalkan Dua Varian Mobil Listrik untuk Pasar China
"Situasi di Hong Kong memburuk. Dan pemerintah China tidak menepati komitmennya tentang bagaimana menangani Hong Kong, jadi ini lebih merupakan nasihat tentang apa yang mungkin terjadi di Hong Kong. Sesederhana itu, seperti itu dan serumit itu," sambung dia.
Langkah itu menandai upaya terbaru pemerintahan Biden, untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah China atas apa yang disebut Washington sebagai erosi aturan hukum, di bekas jajahan Inggris yang kembali ke kendali China pada 1997.
Sementara itu, menurut salah seorang sumber anonim membeberkan bahwa Gedung Putih sedang meninjau kemungkinan perintah eksekutif tentang imigrasi dari Hong Kong, tetapi itu masih belum pasti akan dilaksanakan.
Departemen Keuangan AS menolak untuk mengomentari masalah ini, menyusul laporan media minggu ini tentang kemungkinan sanksi baru.
"Kami tahu bahwa komunitas bisnis yang sehat bergantung pada aturan hukum, yang terus dirusak oleh undang-undang keamanan nasional yang berlaku di Hong Kong," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price pada Selasa ketika ditanya tentang masalah tersebut.
Keyword : Amerika Serikat China Hong Kong UU Keamanan Nasional