Rabu, 02/06/2021 20:22 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ada dugaan motif politik di balik tersebarnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).
Hal itu sebagaimana diutarakan Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (2/6).
Menurutnya, draf dokumen yang beredar masih dalam pembahasan. Ia pun menampik Kementerian Pertahanan sudah memastikan menggunakan skema pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista Rp1,7 kuadriliun.
“Jadi kalau ada yang mengembangkan isu simpang siur seolah-olah Kemhan sudah melakukan belanja dan akan belanja Rp1.700 triliun itu penuh dengan motif politik,” kata dia.
Ketua DPR Harap Sektor Perdagangan Tetap Jadi Penggerak Kesejahteraan Masyarakat
DPR Anggap Wacana Kewarganegaraan Ganda Diaspora Angin Segar
Legislator Apresiasi Dinas Ekonomi Kreatif Sulsel dengan Beberapa Catatan
Dahnil menegaskan, rancangan Perpres tentang belanja alutsista tersebut adalah dokumen rahasia. Menurutnya, dokumen itu seharusnya tak tersebar di masyarakat, apalagi dengan narasi-narasi yang diklaim menyesatkan.
“Disebar-sebarkan padahal ini ibarat sebagai rahasia negara yang belum matang sama sekali,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dahnil menjelaskan bahwa Raperpres belum selesai dibahas. Dokumen tersebut juga bisa berubah. Namun, katanya, dokumen tersebut sudah tersebar seolah-olah sudah sah.
“Jadi itulah yang kami sebutkan ini adalah tindakan yang tidak pantas, tidak layak dan pembocoran rahasia negara,” katanya.
Dahnil memastikan pihaknya akan mencari siapa pihak yang membocorkan dokumen tersebut dan memprosesnya secara hukum.
“Nah Kemhan akan cari secara serius siapa yang sudah terlibat dalam upaya melakukan politic think, dalam penyusunan Raperpres ini,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjanji akan membeberkan sejumlah rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan, termasuk soal pembelian alutsista Rp1,7 kuadriliun di rapat bersama Komisi I DPR.