Rabu, 02/06/2021 16:24 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah pimpinan Prabowo Subianto untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) senilai Rp 1,7 kuadriliun dinilai sebagai terobosan dalam memperkuat pertahanan.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon mengatakan, soal rencana pembelian Alutsista tersebut harus dilihat secara positif dalam rangka mengatasi kebuntuan modernisasi persenjataan TNI.
”Kita berpikir positif lah. Ya gimana pun ini saya melihat terobosan dari Menhan mengatasi kebuntuan dalam moderenisasi TNI,” kata Effendi, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/6).
Meski demikian, kata Effendi, rencana modernisasi Alutsista oleh Kemenhan tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Legislator Apresiasi Penerimaan Negara di Jawa Timur Melebihi Rata-rata
Anggota DPR: Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Tambah Beban Ekonomi Rakyat
Ditolak Gelora Gabung Koalisi, Legislator PKS: Oposisi Sehat Kok
“Tapi di lain sisi kita perlu keterbukaan, akuntabel, dan semuanya harus terpapar dengan baik. Bukan hanya keterbukaan, kita harus detail ini,” kata Effendi.
Kata Effendi, termasuk mekanisme dan sumber pendanaan yang dipakai untuk pembelian Alutsista senilai Rp 1,7 kuadriliun itu harus transparan.
“Kalau pembiayaan serperti ini syarat apa, sumber pembiayaan seperti ini syaratnya apa. Ini kan pembiayaan 25 tahun ke depan dimajukan hanya dalam 2,5 tahun saja. Berarti lima periode pemerintahan akan datang tak bisa lagi pengadaan yang baru. Apakah akan dihabiskan di sisa pemerintahan sekarang ini,” kata Effendi.
“Nah mekanisme ini yang ingin kita dengar, bagaimana sumber pembiayaan, apakah ini imf, apakah world bank, nah itu yang perlu dijelaskan oleh beliau,” tambahnya.
Kemenhan yang dipimpin Prabowo Subianto dikabarkan sedang menyusun draf Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemenuhan kebutuhan Alutsista 2020-2024.
Di mana, dalam memenuhi kebutuhan Alutsista sampai 2024, pemerintah mendapatkan pinjaman dana dari luar negeri senilai USD124,9 miliar atau setara Rp1.760 triliun.
Belum diketahui jelas nomor dari Perpres tersebut. Namun, di sana tercantum nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly yang bersiap untuk menekennya.
Sebelumnya, Kemenhan menyatakan akan mengusut kebocoran rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).
"Dokumen perencanaan pertahanan tersebut adalah bagian dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih berlangsung sehingga kami sesali ada pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut menjadi alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa political jealousy (kecemburuan politik), dan tentu Kementerian Pertahanan akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik," ujar Dahnil.