Rabu, 02/06/2021 12:02 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru menerapkan penyaluran subsidi tertutup liquefield petroleum gas (LPG) tabung 3 kg atau Elpiji Melon yang direncanakan berjalan pada 2022.
Menurut anggota Komisi VII DPR Syaikhul Islam, Kementerian ESDM harus melakukan kajian secara mendalam terkait penyaluran subsidi tertutup LPG 3 kg, karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih bermasalah.
"Data ini kan luar biasa pelik di Republik ini, kemarin KPK merilis ada 14 juta penerima bansos yang tidak punya NIK. Kemudian, Bu Risma (Mensos) mengatakan ada sekitar 4 juta penerima Bansos yang fiktif," papar Syaikhul saat rapat dengan Menteri ESDM di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6).
Menurutnya, jika pemerintah menyalurkan subsidi tetutup LPG 3 kg dengan data yang ada pada saat ini, maka akan menimbulkan masalah kemudian hari dan dapat menambah jumlah orang miskin di dalam negeri.
DPR Dukung Rencana Jokowi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online
Anggota DPR Minta KKP Ciptakan Teknologi Budidaya Ikan
DPR Pastikan Pembentukan Panja Korupsi Timah Tak Ganggu Penyidikan Kejagung
"Semoga ini tidak terjadi. Jadi kami berharap distribusi LPG 3 kilo gram boleh dilakukan kalau datanya sudah benar, tidak perlu terburu-buru," papar politisi PKB ini.
Syaikhul pun meminta laporan uji coba pelaksanaan uji coba subsidi tetutup LPG 3 kg yang telah dijalankan di Kalimantan Utara.
"Dampak sosialnya bagaimana? Dampak ekonominya seperti apa? Kan belum disampaikan ke kami, padahal ini sudah lama diuji coba di Tarakan," tandasnya.