Kamis, 27/05/2021 16:05 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Turki menyatakan bahwa pemilihan presiden di Suriah tidak sah dan dorongan yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk solusi politik untuk dekade konflik di sana harus dilanjutkan.
Pemerintah Suriah mengatakan pemungutan suara hari Rabu, yang pasti akan memperpanjang pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, menunjukkan bahwa negara itu berfungsi normal meskipun perang telah menewaskan ratusan ribu orang dan membuat 11 juta orang mengungsi.
Dilansir Middleeast, Kamis (27/05), Turki mendukung pemberontak yang mencoba menggulingkan Assad dan telah melancarkan beberapa serangan lintas batas ke Suriah sejak 2016 terhadap militan Kurdi dan pasukan pemerintah Suriah. Mereka juga telah mengadakan pembicaraan dengan Rusia dan Iran, yang keduanya mendukung Damaskus, untuk solusi politik atas konflik tersebut.
"Pemilihan yang diselenggarakan hari ini oleh rezim Suriah tidak mencerminkan kehendak bebas rakyat dan membawa sifat tidak sah," bunyi pernyataan kementerian luar negeri Turki.
Suriah Tuntut Bashar Al-Assad Dipulangkan untuk Diadili
Turki dan Indonesia Sepakat Tambah Tujuan Penerbangan
Putra Mahkota Arab Saudi Bertemu Presiden Bashar al-Assad
Pemilu tetap berjalan meskipun ada proses perdamaian yang dipimpin PBB yang menyerukan pemungutan suara di bawah pengawasan internasional untuk membuka jalan menuju konstitusi baru dan penyelesaian politik.
"Penting bahwa upaya rezim untuk mencapai legitimasi buatan melalui pemilihan, yang hasilnya diharapkan, dicegah dan agar proses politik yang dilakukan di bawah naungan PBB dan kepemimpinan serta kepemilikan warga Suriah dilanjutkan," tambah kementerian itu.