Kamis, 06/05/2021 16:35 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Para petugas Kepolisian dan TNI harus benar-benar mengawasi secara ketat apabila ada masyarakat yang nekat mudik karena pemerintah secara resmi sudah menerapkan aturan larangan mudik mulai 6-17 Mei 2021.
Hal itu sebagaimana diutarakan anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo di Jakarta, Kamis (6/5).
"Menyikapi kenekatan para pemudik yang main `kucing-kucingan` kepada para petugas, entah melalui jalur apa pun, saya minta kepada aparat pemerintah daerah kerja sama dengan Kemenhub, Satpol PP maupun dibantu TNI untuk suruh putar balik ke daerah kota asal," kata dia.
Dia juga meminta kepada para ketua RT dan RW untuk menolak jika ada masyarakat yang datang dari luar daerah untuk merayakan Lebaran 2021 di wilayahnya.
Rusia Kirimkan Minyak ke Korea Utara Lebihi Jumlah yang Diamanatkan PBB
Turki Hentikan Semua Transaksi Ekspor dan Impor dengan Israel
Indonesia Technology Investment Summit 2024 untuk Lawan Perubahan Iklim dengan IT
Rahmad percaya apabila kerja sama di tingkat perjalanan dan sampai di kampung atau desa digerakkan, maka para pemudik akan berpikir ulang.
"Saya mendorong kepada aparat pemerintahan desa/kota dengan mengenakan kepengurusan RT/RW untuk mengenakan masyarakat agar menolak siapa pun warga yang akan nekat melakukan mudik untuk ditolak," jelasnya.
Dia mengimbau, kepada masyarakat untuk tidak mudik sehingga angka penularan Covid-19 di dalam negeri bisa ditekan.
Politisi PDIP itu mengingatkan bahwa pandemik Covid-19 belum selesai sehingga perlu kesadaran dan kerja sama antara pemerintah dan rakyat untuk mengatasinya.
"Kepada semua pihak terutama kepada saudara kita yang berkeinginan mudik, saya memahami batin dari masyarakat yang lelah dan ingin mudik. Tapi ingat pandemik ini akan kita selesaikan dan kita kendalikan bila ada kesadaran dan kerja sama pemerintah dan rakyat," demikian Rahmad Handoyo.