Senin, 05/04/2021 21:45 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah bisa menimbulkan gerakan atau pemikiran radikal. Terutama terkait kebijakan yang berbasis agama maupun ideologis.
Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema “Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Menangkal Radikalisme bagi Generasi Muda di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/4).
“Ini kan konsep yang ada di barat. Ini ideologi yang ada di barat,” kata dia.
Arsul kemudian memaparkan pengalaman dirinya sebagai anggota panja Rancangan KUHP. Ketika 22 Duta Besar negara uni Eropa ditambah duta besar uni Eropa nya jadi ada 23 datang pada saat itu ke Panja RKUHP menyampaikan penolakan, soal hukuman mati dan menggemakan, bahwa negara tidak boleh masuk dalam ruang privasi warga negaranya atau individu.
Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah Kecam Pelarangan Ibadah di Tangerang
Efektivitas Pencegahan DBD Harus Ditingkatkan
HNW : Nilai-Nilai dan Kepercayaan Pada Lembaga Pesantren Agar Terus Dirawat dan Dikembangkan
Dari yang disampaikan para Duta Besar itu, maka konsekuensinya pasal-pasal seperti perzinahan, perbuatan cabul, kumpul kebo harus dihapus.
“Kalau kita ikuti pasti akan menimbulkan reaksi yang sifatnya ideologis dan reaksi itu dalam tahap tertentu akan juga menimbulkan, katakan kalaupun bukan gerakan radikal, itu pasti juga pemikiran yang radikal. Ketidakpuasan yang kemudian digabungkan ketidakpuasan yang lain atau kebijakan pemerintah, itulah yang kemudian menimbulkan gerakan radikal,” tandasnya.