Senin, 05/04/2021 16:44 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wacana tentang penanganan tindak terorisme di Indonesia harus digeser. Para pihak-pihak terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebaiknya mengedepankan pencegahan ketimbang tindakan-tindakan yang sifatnya represif.
Hal itu diutarakan Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa dalam diskusi Empat Pilar MPR RI yang bertema Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Menangkal Radikalisme bagi Generasi Muda di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (5/4).
“Ini mesti digeser ke pemberitaan kegiatan-kegiatan, termasuk juga program-programnya yang lebih preventif dalam rangka penanggulangan masalah bahaya terorisme. Ini hampir-hampir kita tidak ngerti, kita juga tidak tahu,” terangnya.
“Jadi , upaya preventif penanganan bahaya radikalisme ini, perlu harus digenjot dan dilakukan, jadi jangan hanya sekedar upaya yang sipatnya refresif,” sambung Kang Agun, sapaannya.
Bertemu KSAD, Ketua MPR Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Ketua MPR: Pimpinan MPR Akan Silaturahmi Kebangsaan ke Berbagai Tokoh Bangsa
Basmi OPM di Papua, Pimpinan MPR Dorong Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi
Selain mengedepankan tindakan preventif, lanjut Kang Agun, upaya menangkal terorisme dan radikalisme juga bisa dilakukan dengan menyamakan pikiran dalam hal ideologi.
Bagi dia, masih munculnya terorisme dan radikalisme lantaran para partai politik yang ada di parlemen tidak mewakili rakyat dalam membuat kebijakan.
“Kalau yang terjadi hari ini justru di lingkungan partai politik itu sendiri terjadi polarisasi ideologi nasional kebangsaan, terjadi polarisasi ideologi nasional kita, pancasila. Akibatnya kebijakan yang dilahirkan juga tidak responsif terhadap aspirasi keinginan publik, sehingga yang ada itu selalu pro dan kontra,” terang politisi Partai Golkar ini.