Selasa, 30/03/2021 13:31 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) non PNS menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pusat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Senin, (29/3).
Massa unjuk rasa yang tergabung dalam Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (FPLKB) menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya untuk diangkat menjadi PNS.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo secara langsung telah menerima perwakilan dan Ketua Umum FPLKB Ni Ketut Adriyani.
Dia mengapresiasi dan sangat senang dengan semangat PLKB Non PNS yang telah berjuang untuk Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sehingga BKKBN juga bersemangat untuk bersama-sama PLKB Non PNS berjuang untuk status kepegawaian PLKB Non PNS.
Kisah Pejuang Stunting di Tengah Minimnya Kesadaran Masyarakat, `Bersatu Kita Teguh Bertiga Kita Tangguh`
Sederet Fakta Penyebab Anak Menjadi Stunting, Ini Penjelasan BKKBN
Bangga Kencana, BKKBN Gandeng Media Massa Beri Edukasi Stunting pada Masyarakat
"Tugas BKKBN bertambah yaitu sebagai Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Tenaga Penyuluh KB/PLKB termasuk PLKB Non PNS bersama kader memiliki peran yang sangat strategis sebagai Pendamping Keluarga. Potensi ini yang ditawarkan BKKBN untuk mempercepat penurunan stunting," ujar dia.
Secara nasional total jumlah Penyuluh KB dengan status PNS menurut data Biro SDM BKKBN tahun 2021 berjumlah 13.603 orang.
Saat ini, kata Hasto, pemerintah sudah menyediakan formasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk PLKB Non PNS, jika saat ini belum terpenuhi untuk Formasi PNS untuk PLKB Non PNS.
Hasto juga menyampaikan jumlah keluarga saat ini adalah lebih dari 87 juta, maka kebutuhan tenaga Penyuluh KB/PLKB sebagai pendamping keluarga sangat diperlukan. Apabila pendampingan Keluarga yang dilakukan tenaga Penyuluh KB/PLKB dapat terpenuhi disetiap wilayah sehingga keluarga di Indonesia terjamin kesehatannya.
“Jika merujuk dari jumlah keluarga saat ini, estimasi kebutuhan tenaga Penyuluh KB/PLKB adalah kurang lebih 45 ribu orang. Saat ini, Pemerintah pun sudah merespon kebutuhan tersebut kepada BKKBN dengan memberikan formasi 5.000 tenaga Penyuluh KB/PLKB,” pungkas Hasto.
Keyword : Hasto WardoyoBKKBNPLKB