Rabu, 26/10/2016 12:35 WIB
Jakarta - Selain masalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Komisi VII DPR juga meminta masukan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyusunan Undang-Undang (UU) Migas dan UU Minerba.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Mulyadi mengatakan, institusi tindak kejahatan korupsi itu dianggap perlu untuk memberikan masukan terkait penyusunan RUU Migas dan Minerba.
KPK Usut Kasus Korupsi Baru di PT Telkom, Rugikan Negara Ratusan Miliar
Korupsi LPEI, KPK Cegah 4 Orang Keluar Negeri
Dewas Sebut KPK Periode Saat Ini Paling Tak Mengenakan
Keyword : Komisi VII DPR UU Migas UU Minerba KPK Mulyadi Jurnas.com