Rabu, 10/03/2021 09:59 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang suap perizinan PT Cirebon Energi Prasarana yang menggarap PLTU 2 Cirebon ke mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.
Hal itu diselisik KPK saat memeriksa mantan Corporate Affair Director PT Cirebon Energi Prasarana, Teguh Haryono sebagai saksi dalam kasus yang menjerat GM Hyundai Engineering & Construction (HDEC), Herry Jung.
"Didalami pengetahuan yang bersangkutan terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk mendapatkan izin tersebut kepada SUN (Sunjaya/mantan Bupati Cirebon)," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (10/3).
Kuat dugaan Teguh mengetahui banyak hal mengenai praktik kotor ini. Terlebih, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi mencegah Teguh bersama VP Director PT Cirebon Electric Power Heru Dewanto bepergian ke luar negeri selama enam bulan pada November 2019 lalu.
KPK Cecar Petinggi PT Taspen Soal Pengelolaan Investasi Rp1 Triliun
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Kasus Pungli
Dewas KPK Nurul Ghufron Minta Pegawai Kementan Dimutasi ke Malang
Selain soal aliran dana, tim penyidik juga mencecar Teguh mengenai proses yang dilakukan PT Cirebon Energi Prasarana untuk mendapatkan izin proyek PLTU 2 Cirebon.
"Didalami juga pengetahuan yang bersangkutan terkait proses perizinan proyek PLTU 2 di Kabupaten Cirebon oleh PT CEPR (Cirebon Energi Prasarana)," kata Ali.
PT Cirebon Power merupakan konsorsium pemilik pembangkit PLTU 2 yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Konsorsium ini terdiri dari korporasi multi nasional yaitu Marubeni (Jepang), Indika Energy (Indonesia), KOMIPO, Chubu dan Samtan (Korea).
Dalam kasus ini, Herry Jung diduga memberikan suap kepada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebesar Rp 6,04 miliar dari janji awal Rp 10 miliar.
Suap ini terkait dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana yang menggarap PLTU 2 di Kabupaten Cirebon. Pemberian suap dilakukan dengan cara membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif dengan PT MIM (Milades Indah Mandiri). Sehingga seolah-olah ada pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan PLTU 2 dengan kontrak sebesar Rp 10 miliar.
Fakta-fakta mengenai aliran suap dari HDEC kepada Sunjaya ini telah mencuat dalam proses persidangan perkara suap perizinan yang menjerat Sunjaya sebelumnya.
Dalam persidangan terungkap uang itu dikucurkan oleh Herry Jung yang diserahkan secara bertahap kepada Camat Beber Kabupaten Cirebon, Rita Susana yang juga istri Camat Astanajapura, Mahmud Iing Tajudin, atas perintah Sunjaya.