Minggu, 07/03/2021 18:30 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Jaringan Pemuda Indonesia (JAPI) menilai langkah politik Moeldoko dengan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat (PD) bukanlah sesuatu yang perlu dipertentangkan.
Terlebih Moeldoko melakukan itu dengan cara politik juga, yakni melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang memang diatur dalam AD/ART partai serta dijamin dalam UU Partai Politik.
"Bagi JAPI langkah yang diambil Moeldoko itu dijamin dalam sistem berdemokrasi. Itu saja dulu," tegas Ketua Umum DPP JAPI, Iradat Ismail dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Jika dilihat lebih dalam, kata Iradat, posisi Moeldoko hanyalah sebagai seseorang yang dicalonkan menjadi Ketua Umum Partai, dan tawaran itu kemudian diterima. Adapun yang memberikan karpet ketua umum itu adalah para kader, bahkan tokoh senior dan pendiri Partai Demokrat.
"Jadi tidak ada yg salah, sebagai warga negara dia punya hak untuk menentukan sikap politik terutama dalam berpartai. Lagi pula yang mengangkat Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat memang kader Partai Demokrat sendiri kan," tandas Iradat.
Hanya saja, Iradat yang juga Mantan Ketua PII Maluku Utara mengingatkan Moeldoko harus bisa menempatkan diri, karena selain sebagai Ketum PD, ia juga masih menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
"Yang terpenting, beliau sebagai Ketum Partai Demokrat harus mampu mengarahkan partai untuk bisa memberikan saran maupun kritikan kepada pemerintahan Jokowi saat ini. Sementara di KSP jelas Moeldoko adalah ring satu presiden," tuntas Iradat Ismail.